KEPANJEN, RADAR MALANG - Pemkab Malang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut. Pencapaian itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2025.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin kepada Bupati Malang H M. Sanusi dan Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jum’at (29/5) lalu.
Kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah rutin diperiksa setiap tahun. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemda memperoleh berbagai masukan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, dan akuntabel.
“Perolehan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Malang. Kami akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Sanusi.
Hal tersebut dilakukan demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, laporan keuangan Pemkab Malang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan diraihnya kembali opini WTP tersebut, Pemkab Malang berharap dapat terus menjaga kepercayaan publik serta memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Penulis: Indah Mei Yunita
