Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berburu BBM Subsidi sampai Antrean Kendaraan Mengular

B
ENERGI: Kendaraan antre BBM di SPBU Bedali, Kecamatan Lawang kemarin (26/6). Antrean mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas.
ENERGI: Kendaraan antre BBM di SPBU Bedali, Kecamatan Lawang kemarin (26/6). Antrean mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas.

Advertisement

LAWANG, RADAR MALANG - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, utamanya jenis biosolar menimbulkan masalah. Deretan kendaraan rela antre berjam-jam demi mendapatkan bensin atau biosolar.

Kemarin (26/6), antrean kendaraan mengular terlihat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sepanjang Jalan Raya Lawang-Malang. Pantauan Jawa Pos Radar Kanjuruhan, setidaknya terdapat tiga titik SPBU di kawasan tersebut dan semuanya dipadati kendaraan. Panjang antrean 50 meter lebih. Mulai jenis bus, truk engkel, tronton, sampai pikap ikut antre.

Advertisement

Di SPBU Randuagung, Singosari, antrean sudah mengular panjang. Saking panjangnya, kendaraan membentuk tiga baria. Tak pelak, kemacetan pun terjadi. Sebab, kendaraan berhenti di atas ruas jalan. Demikian juga di SPBU Lawang.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, polisi akan turun tangan. “Kalau sudah ada laporan dari Kapolsek setempat (terkait kemacetan), kami akan lakukan pengamanan sekaligus pengaturan lalu lintas di tempat yang mengalami antrean mengular,” kata Taat kemarin.

Informasi yang dihimpun, kelangkaan solar disebabkan adanya keterlambatan pengiriman. Mantan Kapolres Tulungagung itu akan berkoordinasi dengan Pertamina sekaligus Hiswana Migas Malang untuk memastikan stok dan pasokan aman.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai kuota dan titik layanan jual.

“Sebagai informasi, per Juni 2026 sendiri, realisasi di Jawa Timur untuk produk Biosolar sudah melebihi 100 persen dari kuota berjalan dan 96 persen untuk produk Pertalite," katanya.

"Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan paralel melaksanakan mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran dengan adanya kondisi peningkatan konsumsi di tengah masyarakat”, tambahnya.

Pihaknya memprioritaskan pengiriman dari terminal BBM supply point dan juga alih suplai dari Terminal BBM terdekat di wilayah penyaluran. Per kemarin (26/6), juga telah dilaksanakan mitigasi tambahan melalui double alih suplai sehingga BBM yang dikirimkan semakin bertambah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat.

“Mobil tangki juga dimaksimalkan dengan skala prioritas pengiriman ke wilayah dengan kendala pasokan dan demand tertinggi. Dengan mitigasi ini diharapkan dapat mengurai antrean dan kondisi penyaluran kembali normal", tutup Ahad. (biy/dan)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Mitigasi Prioritas Pengiriman di Jawa Timur, Dorong Pemenuhan Kebutuhan BBM Subsidi Sesuai Kuota Penugasan

Pertamina Patra Niaga Mitigasi Prioritas Pengiriman di Jawa Timur, Dorong Pemenuhan Kebutuhan BBM Subsidi Sesuai Kuota Penugasan

Pertamina Patra Niaga pastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di seluruh kabupaten kota wilayah Jawa Timur aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan

Anggaran untuk BBM Truk Sampah Mulai Menipis, Hanya Cukup Sampai Tiga Bulan

Anggaran untuk BBM Truk Sampah Mulai Menipis, Hanya Cukup Sampai Tiga Bulan

Anggaran BBM kendaraan pelayanan pengangkut sampah di ambang kritis. Satu penyebabnya, kenaikan harga BBM awal Juni lalu berdampak kepada pagu anggaran yang diperkirakan hanya cukup sampai bulan September.

Pemkot Malang Kaji Formula Tekan Anggaran BBM: Mobil Dinas Dikurangi hingga WFH ASN Berpotensi Ditambah

Pemkot Malang Kaji Formula Tekan Anggaran BBM: Mobil Dinas Dikurangi hingga WFH ASN Berpotensi Ditambah

Pemkot Malang mengkaji efisiensi anggaran BBM melalui pengurangan mobil dinas, WFH ASN, dan kendaraan listrik. Kebijakan ini disiapkan menjelang APBD Perubahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer