KEPANJEN - Selain aktif memantau lalu lintas, polisi juga ikut memantau fluktuasi harga pangan di pasaran. Satgas Pangan Polres Malang sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan sejak Selasa lalu (23/12). Sejauh ini, polisi menyimpulkan bahwa harga dan stok bahan pangan cukup aman.
Tim Satgas yang berasal dari Satreskrim Polres Malang itu turun memantau sejumlah titik distribusi dan pusat perbelanjaan. Seperti Pasar Kepanjen, beberapa pertokoan modern di Pakisaji, serta distributor beras di Kecamatan Pakisaji. Polisi turun bersama stakeholder terkait dari Pemkab Malang dan Perum Bulog.
”Dari hasil monitoring yang kami lakukan bersama stakeholder, stok barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Malang masih mencukupi dan harganya secara umum terpantau stabil,” kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Muchammad Nur, kemarin (25/12). Dia menyebut, beberapa harga bahan pokok masih relatif aman.
Contohnya di Pasar Kepanjen, harga beras premium tercatat di angka Rp 14,9 ribu per kilogram. ”Harga beras premium tersebut juga berlaku di pertokoan modern,” imbuh Nur. Sementara untuk beras medium harganya di kisaran Rp 13 ribu per kilogram. Lalu beras SPHP berada di angka Rp 12 ribu per kilogram.
Untuk minyak goreng, jenis curah terpantau di harga Rp 17 ribu per liter. Lalu, daging sapi di harga Rp 115 ribu per kilogram. Sementara telur ayam ras, di Indomaret terpantau dijual di harga Rp 30 ribu per kilogram.
Pemantauan di tingkat distributor, dalam hal ini pada CV Pangan Sembada Raya di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, terpantau menjual beras premium merek Melon dengan harga Rp 14,5 ribu sampai 14,6 ribu per kilogram. Harga dibedakan sesuai dengan kemasan.
Nur menambahkan, bahwa dari hasil pengecekan di Pasar Kepanjen menunjukkan harga beras, minyak goreng, gula, daging, telur, hingga bawang masih berada pada kisaran normal.
Satu-satunya komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit merah. ”Komoditas itu naik Rp 5 ribu per kilogram menjadi Rp 55 ribu per kilogram. Kenaikan dipengaruhi curah hujan tinggi, sehingga berdampak pada pasokan dari petani,” ujarnya.
Pengawasan secara berkelanjutan akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2025. Itu dilakukan untuk mencegah potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
”Kami siap mengambil langkah penegakan hukum apabila ditemukan adanya penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat,” tegas Nur. Pihaknya meminta masyarakat segera melapor apabila mendapati adanya praktik kecurangan dalam distribusi dan jual beli dengan harga tidak wajar. (biy/by)
Editor : A. Nugroho