BATU – Beban Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun depan makin berat. Sebab, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 meningkat Rp24 miliar. Tahun ini target PAD sebesar Rp321,9 miliar, sedangkan tahun depan naik menjadi Rp345,9 miliar. Padahal, realisasi PAD tahun ini cukup seret, khususnya di sektor pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat capaian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT) hingga 11 September lalu baru di angka Rp164,2 miliar. Padahal, pada periode yang sama 2024 lalu realisasinya sudah menyentuh Rp171,7 miliar. Artinya, ada penurunan realisasi sebesar Rp7,5 miliar.
Peningkatan target tersebut merupakan hasil perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang dibahas beberapa waktu lalu. Sementara itu, untuk proyeksi pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah masih sama alias tidak ada peningkatan (selengkapnya baca grafis).
Meski begitu, Wali Kota Batu Nurochman menilai kenaikan proyeksi PAD tahun depan bukan hal mustahil untuk dicapai. Setelah chaos tahun ini, dirinya mengaku optimistis menghadapi tantangan tahun depan. “Tahun ini masih masa transisi dan banyak kebijakan baru. Saya yakin tahun depan bisa lebih settle,” ungkapnya.
Optimisme itu tak lepas dari beberapa kebijakan baru pemerintah pusat yang disinyalir bakal memberikan dampak positif kepada daerah. Misalnya, dengan memastikan tidak ada pengurangan dana transfer ke daerah serta pemberian banyak suntikan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Hal itu diharapkan bisa memulihkan kondisi dan kembali menggerakkan sektor ekonomi di Kota Batu. Selain itu, pria yang akrab disapa Cak Nur itu mengaku ada beberapa kemudahan yang diberikan pemerintah bagi para pelaku usaha atau Wajib Pajak (WP), seperti kemudahan perizinan investasi, pemberian insentif, hingga keuntungan lainnya.
Dia mengaku serius untuk menuangkan gagasan tersebut dalam Peraturan Daerah (Perda) yang akan dikebut tahun ini. Dengan begitu, ada simbiosis mutualisme yang dihasilkan sekaligus menjadi optimisme untuk mengejar target PAD tahun depan. Sejumlah upaya akan dilakukan, di antaranya memperkokoh pondasi ekonomi Kota Batu melalui pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sektor pariwisata cukup kami andalkan. Bahkan selama ini sektor tersebut menyumbang 35 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu,” tutur pria asal Desa Sumberejo, Kecamatan Batu.
Selain itu, optimalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Misalnya melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Harapannya, masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak. Konsekuensinya, pendapatan daerah turut terdongkrak.
Lebih lanjut, Kepala Bapenda Kota Batu Mohammad Nur Adhim menjelaskan ada beberapa strategi yang telah dilakukan untuk mengejar ketercapaian pendapatan daerah. Misalnya, dengan penerapan transformasi sistem tata kelola pajak dari manual menjadi Smart Tax Government (STG).
“Kini ada beberapa opsi pembayaran pajak secara online. Mulai dari penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga mobile banking,” katanya. Bahkan, baru-baru ini Bapenda juga meluncurkan aplikasi SIP Mobile SAE yang menjadikan opsi tambahan untuk kemudahan membayar pajak.
Masyarakat sebagai WP sekaligus bisa memantau realisasi pajak secara real time. Artinya, transparansi atau keterbukaan informasi publik juga diterapkan sekaligus dalam inovasi tersebut. Pengetatan pengawasan kebocoran pajak secara digital juga masif dilakukan, misalnya melalui aplikasi Pajak Online.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPENDA) hingga sistem informasi objek pajak (SISMIOP). Adhim menambahkan, pemasangan tapping box turut makin digalakkan. “Kami getol melakukan penagihan piutang pajak dan pendataan WP baru,” tandas pria asli Kota Semarang itu. (ori/dre/adv)
Editor : A. Nugroho