MALANG KOTA – Terbatasnya lahan menjadi kendala serius Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Program besutan presiden Prabowo Subianto itu dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai informasi, harga tanah di pinggiran Kota Malang sudah mencapai Rp 1 juta per meter persegi. Harga itu terlalu tinggi jika dibandingkan program tiga juta rumah yang mensyaratkan harga maksimal di angka Rp 166 juta per unit.
Beratnya realisasi tiga juta rumah di Kota Malang kemudian menjadi evaluasi pemerintah pusat kemarin. Melalui rapat secara daring, Pemkot Malang memberikan alasan penyebab sulitnya mewujudkan program tersebut di wilayahnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan, ada perbedaan harga tanah yang signifikan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. Dengan semakin sedikitnya lahan di kota, membuat harga tanah semakin tinggi, bahkan di daerah pinggir.
Sedangkan di Kabupaten Malang, dia melanjutkan, masih banyak lahan yang bisa dikembangkan untuk tiga juta rumah. "Walaupun tiga juta tidak bertambah di kota, kami memberikan keadaan yang sebenarnya dan kementerian memahami. Saat ini tinggal harmonisasi kebijakan di Malang Raya," ujar Wahyu.
Untuk mendukung program tiga juta rumah ini, Wahyu mengatakan, yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kemudahan aksesibilitas. Menurut dia, kebanyakan yang membeli rumah di kabupaten, adalah pekerja di Kota Malang.
"Karena di Kota Malang ada kantor, perguruan tinggi dan pusat ekonomi. Sehingga mereka tinggal di kabupaten, tetapi mencari hidup atau bekerja di Kota Malang," urai Wahyu. Pemilik kursi N1 itu mengatakan, akan semakin banyak perumahan yang dibangun di kabupaten.
Ini menjadi salah satu pendongkrak realisasi program tiga juta rumah. "Ketika fasilitas dan akses mudah, orang bisa lebih tertarik membeli rumah di kabupaten. Harganya lebih murah, tetapi mobilitasnya tetap terjaga," tandas mantan Sekda Kabupaten Malang itu.(adk/dan)
