Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Bersiap Usulkan Perda Penataan Kabel di Kota Malang

B
Penulis: Bayu Mulya Putra❯
BAKAL DITERTIBKAN: Kabel semrawut di Perempatan Radjabally jadi problem yang belum terurai dalam beberapa tahun terakhir. Kalangan legislatif tengah menyusun dokumen usulan Perda-nya untuk menertibkan
BAKAL DITERTIBKAN: Kabel semrawut di Perempatan Radjabally jadi problem yang belum terurai dalam beberapa tahun terakhir. Kalangan legislatif tengah menyusun dokumen usulan Perda-nya untuk menertibkan

MALANG KOTA - Kabel semrawut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengurai problem itu, kalangan legislatif tengah menyusun masterplan. Yakni Peraturan Daerah (Perda) penataan kabel atau ducting.


Advertisement

Dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, beberapa titik memang perlu penataan kabel. Utamanya di Jalan Basuki Rahmat atau Kawasan Kajoetangan Heritage. Kemudian di Jalan Galunggung dan Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menuturkan, kabel semrawut itu mengurangi estetika kawasan. Seperti di Kajoetangan, penataan di sana sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Tapi untuk urusan kabel belum bisa diatasi.

”Tak hanya estetika, kabel semrawut itu juga terkait keamanan. Kami melihat ini sudah waktunya ditata dan mengurangi kabel di atas,” tegas Dito. Selama ini, diakui legislatif, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penataan kabel tersebut. Itu membuat para pemilik kabel melakukan pemasangan hingga bertumpuk.

Advertisement

Di antaranya provider internet, listrik, dan telekomunikasi. Menurut Dito, banyak sampah kabel sisa tidak terpakai dan kabel yang tidak berfungsi dibiarkan tetap ada di atas. ”Karena sampah kabel tergolong limbah B3, jadi ada aturannya. Makanya mungkin tidak mau repot membuang, dibiarkan di atas tiang,” beber Dito.

Melihat kondisi itu, Komisi C tengah melakukan penyusunan Perda Penataan Kabel. Tahap awal yang dilakukan yakni pembuatan naskah akademik. Ditargetkan dokumen itu rampung pada 2026. Sehingga bisa tercantum pada Propemperda (Program Pembentukan Perda) tahun 2027.

Dalam penyusunan produk hukum itu, DPRD Kota Malang belajar kepada wilayah yang lebih dahulu membahas penataan kabel. Dito mengatakan, pihaknya sudah mengamati pembahasan di Kota Bandung dan Kota Solo. ”Di Kota Solo sudah dibahas perdanya. Kami harus mulai melakukan hal yang serupa,” tandas legislator dapil Lowokwaru itu.

Advertisement

Penataan kabel itu juga berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ”Kalau nanti ada satu tiang yang disiapkan oleh pemkot, kemudian disewakan, bisa menjadi potensi PAD. Itu satu kreativitas yang kami dorong untuk meningkatkan PAD,” pungkas Dito. (adk/by)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Puluhan Istri Tinggalkan Suami Pecandu Judol

Puluhan Istri Tinggalkan Suami Pecandu Judol

Makin banyak rumah tangga yang hancur akibat perjudian. Dalam 3,5 tahun, kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang mengungkap 62 perkara perceraian lantaran salah satu pasangan kecanduan judi (selengkapnya lihat

Penertiban PKL di Malang Tak Lagi Represif, Satpol PP Ajak Kolaborasi Masyarakat

Penertiban PKL di Malang Tak Lagi Represif, Satpol PP Ajak Kolaborasi Masyarakat

Penegakkan peraturan daerah (Perda) Kota Malang bakal mengalami pergeseran besar. Jika sebelumnya seperti penertiban PKL menggunakan cara cukup tegas, yakni menyita barang dagangan. Ke depan, pendekatan akan lebih

Mendapat Penolakan dari Sopir Angkot, Pemprov Jatim Optimistis Koridor Dua Bus Trans Jatim Bakal Terealisasi

Mendapat Penolakan dari Sopir Angkot, Pemprov Jatim Optimistis Koridor Dua Bus Trans Jatim Bakal Terealisasi

Rencana penambahan koridor dua Bus Trans Jatim di Malang Raya menuai penolakan dari paguyuban sopir angkot. Menyikapi itu, pemprov melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim tetap optimistis koridor dua bisa terealisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer