Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Revitalisasi Pasar Besar Bergantung Pada APBN

A
Penulis: Aditya Novrian❯
REVITALISASI PABES: Pasar Besar Malang menjadi perhatian Pemkot Malang terkait rencana revitalisasi yang bergantung pada pendanaan APBN. (Dokumentasi Google Maps)
REVITALISASI PABES: Pasar Besar Malang menjadi perhatian Pemkot Malang terkait rencana revitalisasi yang bergantung pada pendanaan APBN. (Dokumentasi Google Maps)

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang menegaskan revitalisasi Pasar Besar Malang (Pabes) sulit dilakukan jika hanya mengandalkan APBD. Keterbatasan anggaran daerah serta kebijakan efisiensi dalam dua tahun terakhir membuat peluang perbaikan melalui APBD hampir mustahil. Opsi kerja sama dengan investor pun dinilai berisiko menimbulkan persoalan baru.


Advertisement

Menurut Eko Sri Yuliadi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang anggaran untuk perbaikan pasar tahun ini hanya sebesar Rp1,5 miliar yang hanya cukup untuk perbaikan skala kecil di beberapa pasar.

”Dengan dana terbatas itu, kami juga mengusulkan perbaikan Pasar Tawangmangu ke pemerintah pusat. Jika Pasar Tawangmangu saja sulit (diperbaiki) dengan APBD, apalagi Pasar Besar,” jelas dia.

Pemkot Malang berharap revitalisasi Pasar Besar dapat didanai melalui APBN. Menurut Eko jika dibiayai pemerintah pusat, revitalisasi bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa membebani APBD.

Advertisement

Eko mencontohkan seperti di Pasar Among Tani Kota Batu. Ketika pedagang sedikit ber sabar, mereka akhirnya mendapatkan bedak baru yang lebih layak dibanding sebelumnya. Kondisi itu bisa mendongkrak pendapatan pedagang karena pembeli semakin ramai. ”Kalau direnovasi hanya sebagian, tetap saja ada sisi yang kurang layak. Sehingga idealnya harus dibangun ulang, itu sesuai dengan ka jian akademisi,” terang Eko.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2024, bangunan Pasar Besar harus dibongkar secara keseluruhan karena strukturnya tidak lagi kokoh dan memiliki sistem kelistrikan yang rentan terhadap kebakaran.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, juga menilai APBD tidak akan mencukupi untuk revitalisasi total. Ia mengingatkan kejadian runtuhnya pembatas pasar pada 2025 menjadi sinyal kuat bahwa bangunan sudah tidak layak. ”Sesuai kajian harus di bongkar total, tetapi kenyatannya masih terganjal peno lakan pedagang. Padahal sudah dipastikan tidak ada biaya relokasi dan jumlah pe dagang tidak akan ditam bah,” kata dia.

Advertisement

Di sisi lain Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama), Agus Priambodo menyatakan pedagang mengusulkan perbaikan parsial tanpa pembongkaran total. Ia menilai penataan ulang beberapa area, perbaikan talang, dan pengecatan sudah cukup memperbaiki kondisi pasar. ”Dengan fokus perbaikan itu, tidak perlu dibongkar total pasar sudah bagus. Ang garannya juga tidak sampai ratusan miliar,” jelas Agus.

Sementara Paguyuban Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM) menyatakan terbuka terhadap dua opsi revitalisasi. Mereka berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar perbaikan pasar tidak terus tertunda. “Yang terpenting Pasar Besar segera diperbaiki dan kebijakannya berpihak pada pedagang,” kata Sekretaris P3BM, Huda. (adk/by)

Advertisement

Artikel Terkait

Cek Revitalisasi, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Berkunjung ke SMKN 12 Malang 

Cek Revitalisasi, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Berkunjung ke SMKN 12 Malang 

SMK Negeri 12 Malang mendapatkan kunjungan kerja lapangan dan evaluasi program kerja nasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,   Kamis (11/6).

Revitalisasi Sekolah di Sorong, Abdul Mu'ti: Program Terus Kami Laksanakan sampai Seluruh Pelosok

Revitalisasi Sekolah di Sorong, Abdul Mu'ti: Program Terus Kami Laksanakan sampai Seluruh Pelosok

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam kunjungannya, menyerahkan bantuan revitalisasi untuk tahun 2026 bagi sejumlah sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

6 Bulan Pasca Banjir, 4.820 Sekolah di Aceh, Sumbar, dan Sumut Kembali Belajar Normal

6 Bulan Pasca Banjir, 4.820 Sekolah di Aceh, Sumbar, dan Sumut Kembali Belajar Normal

Data terbaru per Mei 2026 menunjukkan progres yang menggembirakan. Sebanyak 4.820 sekolah dari total 4.922 yang terdampak kini telah kembali menyelenggarakan proses pembelajaran secara normal dan penuh.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer