Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Griyashanta Tunda Pengajuan Replik, Sidang Dijadwalkan Berlanjut Pekan Depan

A
Penulis: Aditya Novrian❯

 


Advertisement

MEDIASI BUNTU: Tulisan penolakan jalan tembus masih terpasang di depan Perumahan Griyashanta kemarin siang.
MEDIASI BUNTU: Tulisan penolakan jalan tembus masih terpasang di depan Perumahan Griyashanta kemarin siang.

MALANG KOTA – Polemik jalan tembus Perumahan Griyashanta antara Pemkot Malang dan warga RW 12 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru masih berproses di meja hijau. Pada sidang Selasa lalu (24/2), agenda utama sebenarnya pengajuan replik atau tanggapan resmi dari pihak warga selaku penggugat.

Namun, kuasa hukum warga, Yogi Tuhu Sofiyanto menyampaikan pihaknya memilih menunda penyampaian replik. Penundaan itu bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari langkah taktis tim hukum.

Advertisement

”Kami undur untuk persidangan pada pekan depan. Tepatnya tanggal 3 Maret,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin (25/2).

Yogi menegaskan, ada sejumlah berkas yang masih perlu dilengkapi sebelum replik disampaikan ke majelis hakim. Meski begitu, dia enggan membeberkan detail materi yang sedang disiapkan.

”Ada strategi berupa berkas yang harus kami lengkapi. Namun, saya belum bisa menyampaikan soal apa karena masuk materi persidangan,” tegasnya.

Advertisement

Sebagai informasi, perkara ini bergulir ke pengadilan setelah upaya mediasi antara Pemkot Malang dan warga RW 12 Mojolangu menemui jalan buntu. Dua kali pertemuan, masing-masing pada 23 Desember 2025 dan 21 Januari 2026 tidak menghasilkan kesepakatan.

Di sisi lain, Pemkot Malang tetap pada sikap awal. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang Suparno menegaskan rencana pembongkaran untuk membuka jalan tembus tetap berjalan.

”Pemkot tetap akan melakukan pembongkaran untuk jalan tembus,” ucapnya. Menurut dia, Perumahan Griyashanta RW 12 telah menyerahkan PSU kepada pemerintah, termasuk aset tembok. Karena itu, pembongkaran disebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan. (mel/adn)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Kuasa Hukum Griyashanta  Ajukan Banding ke Pengadilan

Kuasa Hukum Griyashanta Ajukan Banding ke Pengadilan

Upaya warga Perumahan Griyashanta RW 12 Kelurahan Mojolangu untuk menolak jalan tembus belum berhenti. Mereka mengajukan banding terhadap amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Malang pada 28 April lalu.

Usulkan   Perda Pengaturan Sound Horeg

Usulkan Perda Pengaturan Sound Horeg

Mengantisipasi terulangnya polemik sound horeg, Pemkab Malang berencana mengatur dalam peraturan daerah (perda). Fokusnya membatasi decibel yang diizinkan dalam pengoperasian sound horeg di Bumi Kanjuruhan.

Ketua RT di Kota Malang Berharap Wacana Kenaikan Insentif Terealisasi 2027

Ketua RT di Kota Malang Berharap Wacana Kenaikan Insentif Terealisasi 2027

Usulan kenaikan insentif Ketua RT dari Rp 500 ribu menjadi Rp 750 ribu per bulan mendapat sambutan positif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer