MALANG KOTA - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang Suparno memaparkan tahap penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perparkiran. Dia mengungkapkan, saat ini raperda penyelenggaraan parkir sudah melalui pembahasan akhir dengan panitia khusus (pansus). Setelah pembahasan akhir, tinggal tahap finalisasi raperda
Finalisasi dilakukan Pemkot Malang bersama Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. "Semoga akhir April depan selesai dan bisa segera diparipurnakan," ucap Suparno.
Sebelumnya, raperda penyelenggaraan parkir sudah melalui tahap yang panjang. Bahkan sempat tertunda untuk dibahas sejak 2009 lalu. Suparno menegaskan, pengesahan raperda tidak bisa diprediksi. "Sebab, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur harus mengkaji hingga menyetujui regulasi yang diajukan pemerintah dari 38 kabupaten/ kota," tegas dia.
Dia menceritakan, ada raperda yang prosesnya cepat. Yakni antara 3 bulan sampai 4 bulan. Namun ada juga yang memakan waktu seperti raperda penyelenggaraan parkir. Tahapan penyusunan raperda pun dilakukan berjenjang. Diawali perencanaan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama DPRD, hingga penetapan oleh wali kota.
"Kalau di tingkat kota belum selesai ya tidak bisa diajukan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur," imbuh Suparno. Ditambah lagi di tingkat provinsi ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Agar ranperda segera disahkan, dia mengatakan, pemda harus rutin berkoordinasi dengan biro hukum. (adk/mel/dan)
