Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

11 Bangunan Semipermanen di RTH Buring Akhirnya Dibongkar

N
Penulis: Nabila Amelia❯
SUDAH DIBERI SP3: Pemkot Malang menurunkan satu alat berat untuk mempercepat proses pembongkaran bangunan semi-permanen di RTH Buring, kemarin. (Darmono/Radar Malang)
SUDAH DIBERI SP3: Pemkot Malang menurunkan satu alat berat untuk mempercepat proses pembongkaran bangunan semi-permanen di RTH Buring, kemarin. (Darmono/Radar Malang)

Advertisement

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Sebanyak 11 bangunan semi-permanen di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Buring akhirnya dibongkar, kemarin (7/9). Pembongkaran dilakukan setelah pemkot melayangkan beberapa kali teguran terhadap para pemilik bangunan.

Pembongkaran dilakukan sekitar pukul 09.00 sampai menjelang pukul 11.00. Dalam proses pembongkaran itu, pemkot mengerahkan satu unit alat berat. Ada personel dari lintas sektor yang membantu. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dan Satpol PP Kota Malang. 

Plt Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menjelaskan, pemkot sudah mengirim surat kepada pihak-pihak yang menggunakan RTH Buring tanpa izin. Baik untuk tempat usaha maupun kebutuhan lainnya. Surat dikirim mulai Oktober 2025.

Advertisement

”Kemudian pengiriman surat kembali kami lakukan pada 2026. Secara berturut-turut dikirim bulan Januari dan Mei,” beber Raymond. Setelah mengirim beberapa surat peringatan, pemkot melakukan pembongkaran tanggal 26 Mei 2026. Dari total sebanyak 41 bangunan di sana, ada 30 bangunan yang bisa ditertibkan.

Karena masih ada 11 bangunan, pemkot kembali memberi tenggat waktu kepada para pemilik bangunan. ”Oleh Satpol PP Kota Malang, pemilik bangunan mendapat tiga surat peringatan terakhir pada Agustus. Namun, mereka masih belum melakukan pembongkaran secara mandiri,” terang Raymond.

Karena itu, pembongkaran akhirnya dilakukan kemarin. Setelah dibongkar, pemkot rencananya akan mengamankan area RTH dengan pagar di setiap sisi yang masih terbuka. Kemudian ada rencana untuk memberi tambahan tanaman di area seluas 8 hektare tersebut.

Advertisement

Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menambahkan, pembongkaran merupakan upaya dari penegakan peraturan daerah (perda). Tepatnya Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Selain itu Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah.

Semula sempat muncul protes. Namun kondisi akhirnya bisa dikendalikan. ”Kami berdiri dalam rangka menegakkan perda. Soal mereka ada rasa tidak puas, ada gugatan, dan sebagainya, semua orang diberi hak hukum untuk melakukan upaya hukum,” tegasnya. (mel/by)

Advertisement

Artikel Terkait

Dibahas Hari Ini, Bangunan Ilegal di Atas Sungai Jalan Semeru Terancam Dibongkar

Dibahas Hari Ini, Bangunan Ilegal di Atas Sungai Jalan Semeru Terancam Dibongkar

Nasib bangunan di atas aliran sungai Jalan Semeru Kota Malang dibahas hari ini. DPRD mendesak Pemkot mengambil keputusan tegas, termasuk opsi pembongkaran jika terbukti melanggar aturan.

120 Pohon di Kota Malang Masuk Antrean Proses Pemangkasan

120 Pohon di Kota Malang Masuk Antrean Proses Pemangkasan

Jumlah permohonan pemangkasan pohon yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang cukup banyak. Memasuki musim hujan, masih ada sekitar 120 antrean pemangkasan. Sementara antrean penebangan pohon ada 40-an. 

Pemkot Malang Bakal Perketat Izin Kegiatan yang Gunakan Area RTH

Pemkot Malang Bakal Perketat Izin Kegiatan yang Gunakan Area RTH

”Proses perizinan pemanfaatan kawasan hijau, termasuk untuk tempat usaha akan diperketat agar tidak mengganggu fungsi RTH,” kata dia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer