Usulkan Penambahan Kuota Perbaikan RTLH Menjadi 80 Unit Rumah Pada 2027

 MALANG KOTA –RADAR MALANG-Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Malang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Keterbatasan kemampuan APBD membuat Pemkot Malang turut mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, juga dukungan corporate social responsibility (CSR).

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan, alokasi penanganan RTLH melalui APBD perlu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. ”Alokasi  anggaran untuk RTLH menyesuaikan kemampuan anggaran. Per tahun masih 50 unit rumah,” katanya

 Menurutnya, penggunaan APBD untuk perbaikan rumah disertai aturan-aturan yang cukup ketat. Di antaranya legalitas kepemilikan tanah dan kesesuaian lokasi dengan tata ruang. ”Kemudian juga kalau rumah warisan berarti harus ada persetujuan dari keluarga juga di sana. Lalu yang kedua, tidak berada pada lokasi-lokasi melanggar, Kecuali kalau yang bersumber dari non-APBD, itu kita bisa lebih fleksibel” tambahnya

 Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) DPUPRPKP Kota Malang Lukman Hidayat menyebut, pihaknya mengusulkan penambahan kuota penanganan RTLH melalui APBD pada 2027. Dari alokasi sebelumnya, kuota diusulkan meningkat menjadi 80 unit rumah. ”Tapi untuk realisasinya, kami masih bergantung pada persetujuan dan kemampuan anggaran daerah” ujarnya.

 Selain melalui APBD, penanganan RTLH juga didukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pada 2026, sebanyak 852 unit rumah diakomodasi melalui program tersebut. Penentuan calon penerima bantuan mengacu pada data RTLH yang dimiliki pemerintah daerah serta tambahan usulan yang dihimpun dari kelurahan dan kecamatan.

 Besaran bantuan melalui APBD melalui program Bansos RTLH maupun APBN melalui program BSPS mempunyai nilai yang sama yaitu sekitar Rp 20 juta untuk setiap rumah. Perinciannya, Rp 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp 2,5 juta upah tenaga kerja. 

 Nominal upah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan renovasi rumah di wilayah perkotaan. Karena itu, dukungan CSR turut dibutuhkan untuk melengkapi pembiayaan perbaikan. Tahun ini, pihak CSR Baznas menangani 13 unit rumah dengan pelaksanaan terpisah dari DPUPRPKP. ”Kalau bantuan CSR ini memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung mereka, menyesuaikan kebutuhan renovasi di lapangan,” ujarnya. (ica/gp)