Pemkot Malang Siapkan Pembahasan Dana Cadangan Pilkada 2029

 MALANG KOTA - Meskipun masih tiga tahun lagi, pembahasan tentang dana pilkada mulai disiapkan. Pemkot Malang membuka peluang pembahasan tersebut paling cepat pada APBD Perubahan 2027. Untuk diketahui pada pilkada serentak 2024, pemkot menggelontorkan dana hibah mencapai Rp 91 miliar.

 Karena kebutuhan anggaran yang besar, dana pilkada dialokasikan secara bertahap. Setiap tahunnya, pemda bisa menganggarkan pos khusus untuk dana cadangan pilkada. Seperti Pemprov Jatim, kebutuhan pilkada mencapai Rp 600 miliar dan mulai dicicil pada 2027.

 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Baihaqi menyampaikan, perlu ada regulasi khusus untuk penganggaran dana pilkada. Yakni lewat Peraturan Daerah (Perda) tentang dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029.

 Regulasi tersebut menjadi tahapan awal sebelum pemerintah daerah menghitung kebutuhan anggaran. ”Nanti pada 2027 kami lakukan proses awal pembahasan. Bisa jadi pembahasan perdana masuk PAK 2027 atau di APBD Murni 2028,” jelasnya.

 Menurutnya, hingga saat ini Pemkot Malang belum memulai pembahasan alokasi dana cadangan pilkada 2029. Berbeda dengan beberapa daerah lain. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang. Sudah dibahas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

 Baihaqi menegaskan, alokasi dana cadangan harus didahului dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur mekanisme penyediaan anggaran. Pembentukan perda akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). ”Belum ada estimasi kebutuhannya berapa. Mengingat masih ada waktu sampai 2029. Kami yakini bisa dimulai tahun depan atau 2028,” kata pria sempat menjabat sebagai kepala disporapar tersebut.  

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Muhammad Toyib menjelaskan, belum melakukan pembahasan dana cadangan pilkada bersama Pemkot Malang. Saat ini, KPU masih mengatur jadwal audiensi. Satu tujuannya untuk membicarakan persiapan tersebut.

Meski belum melakukan pembahasan, Toyib menyebut KPU Kota Malang mulai membicarakan estimasi kebutuhan anggaran. Tapi, untuk sekarang pembahasan dilakukan secara internal. ”Kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada 2029 diperkirakan tidak berbeda jauh dari sebelumnya,” ucap dia.

 Kemungkinan hanya penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS). Kedua komponen tersebut menjadi aspek penting. Karena jadi pertimbangan dalam memperkirakan kebutuhan anggaran. (adk/gp)