MALANG KOTA – Kecamatan Lowokwaru menjadi wilayah dengan tingkat kompleksitas persoalan tertinggi. Tingginya arus pendatang, terutama dari kalangan mahasiswa, membuat kawasan tersebut menghadapi beragam masalah perkotaan yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.
Hal itu terungkap langsung di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027 kemarin. Tingginya dinamika di Lowokwaru mendapat perhatian langsung dari Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menyampaikan, keberadaan banyak perguruan tinggi di Lowokwaru menjadi faktor utama meningkatnya jumlah penduduk. Dampaknya, beban kawasan ikut meningkat. ”Penambahan penduduk di Lowokwaru bisa mencapai ratusan ribu orang. Ini tentu memunculkan berbagai persoalan khas perkotaan,” ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Mia itu menyebutkan, setidaknya terdapat lima persoalan utama di Lowokwaru. Mulai dari konflik sosial seperti tawuran antarkelompok pemuda, persoalan drainase, pengelolaan sampah, penguatan UMKM, hingga permasalahan parkir.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus dipetakan dengan baik agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan warga. ”Kami berharap melalui musrenbang bisa ditemukan pemecahan masalah yang konkret,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan musrenbang terbagi dalam dua kategori, yakni fisik dan nonfisik. Usulan fisik meliputi pembangunan jalan, drainase, serta infrastruktur lainnya. Sementara usulan nonfisik lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Mia menekankan pentingnya kecermatan Pemkot Malang dalam menyaring usulan Musrenbang. Pasalnya, setiap kecamatan memiliki karakter dan permasalahan yang berbeda. ”Kalau usulannya hampir sama di semua kecamatan, berarti tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengakui, dinamika di Lowokwaru memang paling tinggi dibanding kecamatan lain. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik. ”Pendekatan sosial juga harus diperkuat, terutama untuk mengelola dinamika penduduk,” ujarnya.
Menurut Wahyu, Pemkot Malang telah melakukan berbagai pendekatan sosial, termasuk moderasi dan pelibatan lintas komunitas serta suku yang ada di Lowokwaru. ”Pendekatan ini sudah berjalan dan terus kami dorong untuk meminimalkan konflik serta menjaga kondusivitas wilayah,” pungkasnya. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian