Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Kader Golkar Malang Layangkan Somasi ke Pengurus Provinsi

Mahmudan • Jumat, 6 Februari 2026 | 11:25 WIB
Logo Partai Golkar
Logo Partai Golkar

MALANG KOTA – Konflik di internal Golkar Kota Malang belum reda. Setelah menyegel kantor DPD Kota Malang, kini sebagian kader melayangkan somasi ke pengurus DPD Golkar Jawa Timur. Somasi karena mereka kecewa atas terbitnya Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Djoko Prihatin sebagai ketua DPD Golkar Kota Malang.

Somasi dilayangkan kemarin (5/2), melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Kuasa Hukum para kader Ervin Rindayanto SH menuturkan, langkah hukum diambil karena tidak ada iktikad baik dari pengurus DPD provinsi.

Sebelumnya, sejumlah kader menolak hasil musyawarah daerah (Musda) dan melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai. Ervin mengatakan, dengan adanya gugatan itu, seharusnya SK belum bisa diturunkan. Sebab, masih ada sengketa hukum.

Namun dalam kenyataannya, dia melanjutkan, SK pengurus baru diterbitkan pada 28 Januari 2026. "Meskipun sengketa masuk mahkamah partai, ternyata SK turun. Seharusnya status quo. Oleh karena itu, kami secara resmi layangkan somasi kepada pengurus provinsi," ujar Ervin.

Dewan Pertimbangan (Wantimbang) Golkar Kota Malang Agus Sukamto mengungkapkan kekecewaan atas sikap pengurus provinsi yang mengeluarkan SK. Padahal, menurut Agus, sengketa masih berjalan. ”Seharusnya tidak ada SK yang keluar,” terang dia.

Agus menambahkan, dalam susunan kepengurusan baru, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya ada sejumlah pengurus berasal dari Kabupaten Malang. Kemudian dugaan praktik nepotisme.

Yakni munculnya satu keluarga terdiri atas bapak, ibu, dan anak, yang masuk jajaran pengurus. ”Kemudian ada keluhan pencatutan nama. Kader dimasukkan susunan pengurus tetapi tidak dikonfirmasi bersedia atau tidak,” urai Agus.

Dengan kondisi itu, menurut dia, penyusunan kepengurusan telah melanggar etika, aturan organisasi, hingga mencederai semangat kekeluargaan partai. "Hal ini membuat tingkat kepercayaan konstituen menurun. Dampaknya, beban kerja Fraksi Partai Golkar di DPRD akan semakin berat karena krisis kepercayaan dari bawah,” tandasnya.

Di lain pihak, Ketua terpilih DPD Golkar Kota Malang Djoko Prihatin belum bisa menanggapi somasi yang dilayangkan sejumlah kader. Hingga kemarin, pihaknya belum mendapatkan surat salinan somasi. "Kami akan mencoba memahami objek somasi dulu. Baru nanti memberikan tanggapan," ujarnya. (adk/dan)

Editor : Aditya Novrian
#PTUN #malang #Golkar #SK