Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasubsi Pra-penuntutan Seksi Pidum Kejari Kabupaten Malang Anjar Rudi Admoko SH mengatakan semuanya bisa kena. ”Pada intinya, jika satu orang tertangkap basah ketahuan akan menjual lagi BBM bersubsidi, pasti bisa kena,” kata dia.
Dia menambahkan, sejatinya apa yang dilakukan warung pengecer bensin pinggir jalan itu dapat dipermasalahkan. Sebab, mereka mengambil keuntungan dengan cara menjual kembali BBM bersubsidi. Selain tidak memiliki izin, harga penjualannya di atas ketentuan pemerintah. Aparat juga bisa mengusut dari mana asal barang yang mereka jual (pemesan).
Sementara itu, pembeli dari pedagang eceran untuk kepentingan konsumsi harian tidak bisa dipidana. Menurut Anjar, UU Migas sifatnya sama seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Khususnya yang mengatur pelanggaran dalam penjualan obat tertentu secara bebas, seperti pil dobel L. UU itu hanya menjerat penjual, bukan pemakai.
Apalagi, sekarang ada ketentuan pembelian bensin hanya dibatasi pada sekian liter, dan tidak boleh pakai jeriken. Maka pembeli BBM subsidi untuk konsumsi pribadi tak perlu dikhawatirkan lagi. ”Untuk pedagang bensin eceran, kami selalu beri imbauan lebih baik menjual BBM yang nonsubsidi, seperti Pertamax,” kata Kasat Reskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro.
Artinya, kepolisian pada tataran paling kecil lebih mengarah kepada pembinaan masyarakat. Tetapi tidak untuk para pemborong BBM Subsidi antar-SPBU. Pihaknya pun mengingatkan jika Pertalite, Solar dan LPG 3 Kilogram adalah barang milik pemerintah dan tidak bisa sembarangan menjualnya di luar ketentuan. (biy/fat)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



