Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jarang Digunakan setelah Ada UU Narkotika

M
Penulis: Mardi Sampurno❯
SATU-SATUNYA KASUS: Malikhah dijerat dengan UU Psikotropika karena mengambil paket berisi obat Alprazolam dan Clonazepam atas perintah suaminya yang berada di dalam penjara.
SATU-SATUNYA KASUS: Malikhah dijerat dengan UU Psikotropika karena mengambil paket berisi obat Alprazolam dan Clonazepam atas perintah suaminya yang berada di dalam penjara.
SATU-SATUNYA kasus yang didakwa menggunakan UU Psikotropika pada awal tahun ini hanya ada di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Yakni perkara atas nama Malikhah Nuur Amanah. Perempuan 23 tahun asal Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru dibawa ke pengadilan karena tertangkap menguasai puluhan butir obat keras jenis Alprazolam dan Clonazepam.

Malikhah pun dijerat menggunakan pasal 62 dan 60 ayat 5 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dia menghadapi ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta.

Berbicara tentang psikotropika, yang paling banyak diingat orang justru adalah sabu-sabu. Karena efeknya yang luar biasa, sabu-sabu dimasukkan dalam kategori psikotropika golongan I. Namun sejak 2009, sabu-sabu tak lagi dimasukkan dalam UU Psikotropika, melainkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di samping itu, ada juga UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalamnya juga mengatur larangan serta hukuman bagi penggunaan obat tertentu yang menyalahi aturan. Karena itulah, UU Psikotropika tak lagi banyak digunakan dalam menjerat pelanggaran penggunaan obat keras.

Kembali ke perkara yang menjerat Malikhah, perempuan itu tertangkap polisi saat mengambil obat-obat keras yang dikirim pengedar dengan metode ranjau atas perintah suaminya. Kasus ini menjadi menarik lantaran suami Malikhah sedang berada di dalam lapas Lowokwaru. “Dia diperintah suaminya yang terkena kasus ganja,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Denny Trisnasari SH. Keputusan jaksa untuk menggunakan UU Psikotropika didasari pada jenis obat yang menjadi barang bukti dan kandungan di dalamnya.

Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Dr Prija Djatmika SH menjelaskan, jarangnya penggunaan UU Psikotropika itu karena perkembangan zaman. ”Dahulu, beberapa jenis narkotika, seperti ekstasi dan ganja, juga masuk di dalam UU Psikotropika,” kata dia.

Pada tahun 1997-an masih belum ada sabu-sabu yang kini memiliki ancaman hukuman paling berat. Namun jelang 2009, sabu-sabu muncul dan efeknya lebih besar jenis narkotika lainnya.

Artinya, seiring perkembangan zaman dan ditemukannya psikotropika yang efeknya jauh lebih “dahsyat”, maka perubahan regulasi menjadi hal yang tidak terhindarkan. Termasuk saat pemerintah membentuk UU tentang Narkotika. Golongan obat-obatan akan semakin tinggi apabila efek seperti nge-fly dan halusinasi semakin besar,” kata dia.

Sejatinya, dalam banyak literatur disebutkan juga bahwa pil double L atau pil koplo masuk ke dalam golongan psikotropika. Akan tetapi, pil yang mengandung bahan aktif triheksifenidil kerap dikenakan dengan pasal dalam UU Kesehatan. Utamanya pasal 197 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Prija menyebut pasal itu hanya menjerat orang-orang yang menjual tanpa izin. Dalam arti kata, kasus pil koplo memiliki dua pilihan regulasi untuk menjerat pelaku penjual tanpa izin. Bedanya, dengan nomenklatur yang sama, hukuman denda pada pasal 60 UU Psikotropika lebih ringan, yakni Rp 200 juta. (biy/fat)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

RMA 2026 Soroti Dampak dan Konsistensi Kandidat Penerima Penghargaan

RMA 2026 Soroti Dampak dan Konsistensi Kandidat Penerima Penghargaan

Ajang apresiasi Radar Malang Award (RMA) 2026 kembali hadir untuk memotret dedikasi para tokoh dan mereka yang memberi pengaruh positif di Malang Raya.

135 Kepala Sekolah Berkomitmen Menyukseskan Gelaran LFPMK 2026

135 Kepala Sekolah Berkomitmen Menyukseskan Gelaran LFPMK 2026

Sebanyak 135 kepala sekolah dari 17 gugus di Lowokwaru hadir di roadshow LFPMK 2026. Pendaftaran dibuka sampai 15 November.

Puskesmas Cisadea Pantau Kesehatan Karyawan Media

Puskesmas Cisadea Pantau Kesehatan Karyawan Media

Karyawan Jawa Pos Radar Malang menjalani pemeriksaan kesehatan bersama Puskesmas Cisadea kemarin (25/9). Bertempat di kantor Jawa Pos Radar Malang, pemeriksaan dilakukan untuk mengecek kondisi kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer