Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Utamakan Pembayaran Denda pada Kasus Ringan
Y
Penulis: Yudistira Satya Wira Wicaksana❯

MALANG KOTA - Bea Cukai Tipe Madya Malang tak pernah berhenti memberantas peredaran rokok ilegal. Akhir-akhir ini, operasi yang mereka gelar sudah mulai menyasar sektor hulu.
Seperti tempat pengepakan maupun produksi. Namun, ada aturan baru yang menjadikan alternatif penegakan hukum sebagai langkah terakhir.
Lebih mengutamakan restorative justice plus pembayaran denda dalam jumlah besar. Sejatinya, aturan tersebut sudah ada sejak tahun 2021.
Yakni melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tetapi, tahun ini ada perubahan pada pasal 40.
Sebelumnya, pasal itu tidak memiliki rincian atau berdiri sendiri. ”Sekarang jika kaitannya dengan cukai. Aaturannya ada di pasal 40 B,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo kepada Jawa Pos Radar Malang.
Sebelumnya, penindakan pidana cukai hanya diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2007 tentang Cukai.
Baca Juga : Bea Cukai Gerebek Tempat Packing Rokok Ilegal di Bululawang.
Akan tetapi, Bea Cukai semakin menuju ke arah penyelesaian perkara dengan mekanisme seperti ”restorative justice” atau RJ.
Yakni dengan mengutamakan ultimum remedium atau penegakan hukum sebagai langkah paling akhir.
Contoh untuk mereka yang terbukti membawa rokok ilegal dalam jumlah banyak untuk keperluan distribusi.
Jika terbukti merupakan bagian dari sindikat, maka akan dinaikkan ke arah penyidikan.
Pada aturan terbaru itu, pelanggar dapat keluar jika membayar denda dalam waktu 1 kali 24 jam. Nilainya 3 sampai 4 kali nilai cukai barang yang disita.
Gunawan menambahkan, sebenarnya ketentuan itu masih ada sangkut pautnya dengan UU Cukai yang lama. (Bersambung ke halaman berikutnya)
”Pasal 50, 52, 54, 56, 58 di UU Cukai itu mengatur bisa atau tidak perkara naik ke tahap penyidikan atau berakhir dengan pembayaran denda,” sebut dia.
Pasal 50 merujuk pada aktivitas produksi atau menyimpan minuman beralkohol ilegal. Pasal 52 terkait pengemplang pajak cukai.
Lalu pasal 54 tentang jual-beli barang kena cukai ilegal, pasal 56 untuk barang kena cukai hasil tindak pidana, dan pasal 58 untuk penempatan cukai yang tidak sesuai.
Misalnya rokok filter (sigaret kretek mesin) diberikan cukai kretek tangan.
Dari sekian hal yang diatur itu, hanya pasal 55 terkait cukai bekas atau palsu yang diancam hukuman pidana.
Maksimal 8 tahun penjara plus denda maksimal 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Baca Juga : Bea Cukai Gerebek Tempat Produksi Rokok.
Untuk kasus yang lain bisa dengan mekanisme seperti restorative justice, tapi pelakunya harus membayar denda terlebih dulu.
Untuk di wilayah Malang Raya, Bea Cukai Malang sudah dua kali menerapkan mekanisme RJ untuk pelanggaran cukai pada tahun ini.
Terakhir dilakukan pada Rabu (1/2) setelah dilakukan penggeledahan pengemasan rokok ilegal di Kecamatan Bululawang. Pelakunya kena denda Rp 409 juta.
”Sebelumnya ada lagi yang kena Rp 345,6 juta. Sehingga terkumpul total Rp 754,6 juta,” ujar Gunawan.(biy/fat)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



