
Pelaku Mengaku Tak Punya Harta, Korban Lupakan Ganti Rugi
MALANG RAYA – Eksekusi putusan restitusi dalam kasus pidana tertentu kadang tidak mudah.
Sejumlah kendala kerap mengemuka, hingga membuat korban melupakan hak mendapatkan ganti rugi.
Salah satunya, pelaku tidak bersedia membayar dengan alasan tidak mampu dan memilih hukuman pengganti.
Kendala semacam itu juga diakui Kasubsi Penuntutan Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang Rendy Aditya Putra SH.
”Yang paling umum, terdakwa mengaku tidak mampu membayar,” kata dia.
Penjelasan itu diperkuat data eksekusi putusan pidana yang disertai kewajiban membayar restitusi kepada korban di Pengadilan Negeri Kepanjen.
Selama setahun terakhir terdapat tiga perkara yang disertai putusan adanya ganti rugi, tapi hanya satu yang dilunasi oleh terpidana.
Satu perkara lainnya tidak dibayar, sedangkan satu perkara lain masih dalam upaya hukum banding.
Restitusi yang tidak dibayar itu atas nama terpidana kasus kekerasan seksual Mohammad Anam.
Mantan guru tidak tetap sebuah sekolah di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, itu diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 45,3 juta untuk 5 korban.
Jika tidak dibayar, maka harus diganti dengan penjara selama 10 bulan.
Tapi Anam menyatakan tidak sanggup.
Kondisi itu disayangkan Tim Advokasi Tragedi Kemanusiaan (TATAK) yang menjadi pendamping para korban.
Anggota TATAK Misbahul Munir SH menyebut sejatinya Anam terkenal sebagai orang mampu di lingkungannya.
Bahkan punya aset berupa beberapa petak sawah di Desa Baturetno.
”kami menduga Anam sengaja tidak mau melepaskan aset-asetnya itu untuk membayar ganti rugi,” ujarnya.
Misbahul juga mengungkapkan kendala lain.
Yakni keluarga korban terkesan ”lupa” akan permintaan ganti rugi telah mereka ajukan.
Menurutnya, keluarga lima korban sempat bersikeras mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku.
Akan tetapi, setelah mengetahui putusan pidana untuk Anam mencapai 20 tahun (maksimal), mereka merasa sudah puas.
Tak peduli lagi dengan uang ganti rugi.
Tak hanya itu, para korban juga sudah mendapat banyak bantuan selama perkara tersebut bergulir di kepolisian maupun di pengadilan.
Ada bantuan sembako dari Kementerian Sosial, komunitas perempuan dan anak, dan beberapa dinas di Kabupaten Malang.
”Kemudian korban juga mendapat trauma healing. Itu sudah dianggap cukup oleh keluarganya," sebut Misbahul.
Sebenarnya tidak ada bantuan uang cash yang diberikan oleh lembaga-lembaga itu.
Yang sedikit berbau finansial adalah bantuan pembayaran kontrak rumah selama setahun.
Hal itu juga membuat keluarga korban menjadi tidak fokus dengan biaya ganti rugi.
Di lain tempat, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Livia Istania D.F. Iskandar menilai kendala pelaksanaan restitusi sejatinya bisa dengan mudah diatasi.
Namun hal itu bergantung pada jaksa penuntut umumnya.
Dia mencontohkan kasus asusila yang ada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Pelaku yang merupakan seorang kepala sekolah diminta membayar restitusi.
Tapi dia enggan karena alasan tidak mampu bayar.
”Jaksanya terus mengejar. Bahkan sampai dimintai surat keterangan tidak mampu. Akhirnya terpidana itu merasa malu dan membayar restitusi,” terang dia.
Fakta itu menunjukkan bahwa ketegasan aparat penegak hukum sangat berperan dalam eksekusi putusan restitusi.
Apalagi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperbolehkan sita aset terpidana untuk membayar restitusi.
Namun, Livia juga mengakui ada pelaku yang tidak jujur soal harta bendanya.
”Itulah pentingnya asset tracing. Supaya dia tidak lari dari tanggung jawaban," ucap dia.
Ada pula hal lain yang menghambat eksekusi restitusi.
Yakni opsi pidana pengganti kurungan atau subsider yang terbilang ringan jika dibandingkan pidana pokok atau hukuman penjara.
Karena sudah terbiasa menjalani hukuman pidana pokok cukup lama, mereka memilih hukuman pengganti restitusi yang biasanya hanya dalam hitungan bulan.
Biaya Berobat dan Rencana Berobat Turut Dihitung
Nilai restitusi tidak serta-merta dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu.
Contohnya pada kasus Mohammad Anam yang diminta membayar restitusi senilai Rp 45,3 juta.
Uang sebesar itu akan diberikan kepada lima korban.
Rinciannya, korban berinisial MA mendapat Rp 20,9 juta, PN mendapat Rp 21,7 juta, dan toga korban lain masing-masing mendapat Rp 900 ribu.
Misbahul Munir yang mendampingi para korban menjelaskan, ada dua hal yang diperhatikan dalam menghitung restitusi.
Yakni kerugian materiil atau yang dapat dibuktikan secara administrasi berupa bukti pembayaran.
Lalu kerugian immateriil yang harus dibuktikan dengan wawancara dan asesmen.
Wartawan koran ini juga mendapat detail laporan perhitungan restitusi perkara tersebut.
Sampel yang diambil adalah yang nominal paling besar.
Yakni PN, korban termuda yang disetubuhi dan dicabuli terpidana.
Dalam laporan itu ada unsur ganti rugi atas kekayaan.
Di dalamnya, ada ayah PN yang sakit selama tujuh hari setelah mengetahui masa depan anaknya telah dirusak Anam.
Sehari-hari ayah korban yang bekerja sebagai buruh bangunan dan menghasilkan Rp 125 ribu.
Angka itu dikalikan tujuh hari dan menghasilkan Rp 875 ribu.
Kemudian ada juga unsur ganti rugi atas penderitaan korban.
Yang dimaksud adalah penderitaan psikologis bagi korban dan ayah ibunya, serta penderitaan fisik.
Untuk penderitaan fisik disebutkan proyeksi atau kemungkinan akan dilakukan operasi pengembalian keperawanan.
Biayanya Rp 20 juta, berdasar acuan tarif sebuah klinik di Jakarta.
Sementara itu, untuk biasa pemulihan psikologis meliputi dua tahap pertemuan.
Yang pertama pseudoedukasi.
Yakni konseling antara korban, orang tua korban, dan psikolog, guna memberikan informasi dan pemahaman mengenai permasalahan yang dialami korban.
Biayanya Rp 300 ribu sekali pertemuan.
Biaya Rp 300 ribu itu berlaku juga untuk tahap evaluasi atau pemantauan perkembangan setelah konseling pseudoedukasi.
Terakhir ada biaya transportasi sebesar Rp 300 ribu untuk dua kali konseling tersebut.
Sehingga total restitusi untuk PN sebesar Rp 21.775.000. (biy/fat)
