Mayoritas Terjadi di Kabupaten dan Kota Malang
MALANG RAYA - Praktik aborsi kembali disinggung pemerintah, akhir Juli lalu.
Tepatnya setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan disahkan.
Sepintas, produk hukum itu mengatur hal yang serupa dengan aturan-aturan sebelumnya.
Seperti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Dalam pasal 31 aturan itu, disebutkan bila aborsi hanya bisa dilakukan jika ada kondisi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan.
Dalam Pasal 116 PP Nomor 28/2024 tentang Kesehatan, poinnya ditambah.
Ada poin tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
Meski ada regulasinya, dr Rudi Priyo Utomo SpOG, anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut bila permohonan aborsi untuk korban kekerasan seksual tidak bisa diakses sembarangan.
Ada banyak persyaratan yang harus ditempuh.
”Seperti dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan,” ucapnya.
Lalu, usia kehamilan tidak lebih dari 40 hari.
Dihitung dari hari pertama haid terakhir.
Regulasi aborsi juga mempertimbangkan sudut pandang agama.
Menurut Rudi, aborsi diperbolehkan sebelum usia janin 120 hari.
Hal ini dikemukakan sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil ulama Syafi’iyyah.
Ada pula ulama yang menyatakan kalau aborsi diperbolehkan sebelum usia janin antara 40-45 hari.
Kendati demikian, beberapa ulama menyatakan, baik sebelum maupun sesudah 40 hari, aborsi hukumnya makruh tahrim (sesuatu yang dilarang secara syariat, namun mengandung keraguan).
Rudi mengakui bila aborsi ibarat fenomena gunung es.
Sebab, dia masih cukup sering menjumpai perempuan yang ingin melakukan aborsi.
Bila dirata-rata ada dua perempuan tiap bulannya.
”Kebanyakan memilih aborsi karena hamil di luar nikah, masih sekolah, atau jarak kehamilan terlalu dekat,” kata dia.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang dari tiga polres di Malang Raya juga menyatakan hal serupa.
Dalam dua tahun, tercatat ada dua kasus aborsi yang ditangani polisi di Malang Raya.
Meski tak banyak yang terungkap, kasus pembuangan bayi masih marak.
Tahun ini sudah ada lima kasus. Tiga kasus di Kabupaten Malang, dua sisanya di Kota Malang.
Khusus untuk kasus aborsi, Polres Batu lah yang terakhir menangani.
Pada bulan Juli lalu, mereka perempuan berinisial RN, 35, dan pria berinisial BA, 32, dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.
Kasat Reskrim Polres Batu AKP Rudi Kuswoyo mengatakan, dua tersangka diduga telah melakukan aborsi dengan mengonsumsi obat.
”Usia kandungannya lima bulan. Digugurkan menggunakan obat yang diperoleh dari toko online seharga Rp 1,6 juta,” kata dia.
Kasus itu terungkap setelah warga menemukan keberadaan makam baru di kompleks pemakaman Desa Jombok, Kecamatan Ngantang.
Di luar kasus tersebut, Polres Batu tak pernah menangani kasus aborsi lainnya.
Pasalnya, aborsi sesuai ketentuan undang-undang, kebanyakan masuk di ranah Rumah Sakit (RS).
”Karena itu, jika ada kasus aborsi akan kami sangkakan pada pasal perlindungan anak,” tambah Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batu Aipda Priyanto Puji Utomo.
Meski begitu, dalam dua tahun ke belakang, Polres Batu mendapat laporan ada empat kasus anak di bawah umur yang hamil.
Baik akibat pemerkosaan maupun persetubuhan. Tahun 2023 terdapat satu kasus.
Sementara 2024 ada tiga kasus.
”Rata-rata orang tua korban melaporkan ke kami saat anak sudah berada dalam kondisi hamil. Namun, dari kasus dua tahun itu, tidak ada yang melakukan aborsi,” imbuh Priyanto.
Serupa dengan di Kota Batu, di Kabupaten Malang juga tak banyak kasus aborsi yang terungkap polisi.
Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Aiptu Erlehana menjelaskan, kasus aborsi sempat terjadi pada bulan September 2023 lalu.
Janin yang diaborsi berusia sekitar lima bulan.
Penemuan janin diketahui oleh pemilik kos yang curiga dengan adanya gundukan di halaman salah satu kos di Kecamatan Lowokwaru. ”Awalnya dikira kuburan kucing,” tutur Leha.
Setelah digali, ada kresek hitam dan ditemukan bayi dalam balutan kain.
Kasus itu pun dilaporkan ke polisi. Singkat cerita, setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bila janin itu dibuang oleh sepasang mahasiswa.
Si pria kos di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
Sementara si wanitanya kos di Kecamatan Lowokwaru.
Kedua tersangka melakukan proses aborsi di tempat kos si pria.
”Jadi itu mengapa (kasusnya) ditangani kami,” tutur Leha.
Di Kota Malang, polisi memastikan nihilnya kasus aborsi mulai 2021 hingga 2024.
Meski begitu, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Malang Kota AKP Sutomo menuturkan, dalam kurun tujuh bulan pada tahun ini, pihaknya mencatat ada dua bayi yang ditemukan dalam kondisi meninggal.
Kasus pertama terjadi pada awal 2024.
Tepatnya pada 1 Januari.
Sesosok bayi perempuan yang sudah membusuk ditemukan seorang pemancing di Kecamatan Blimbing.
Sementara kasus kedua terjadi pada 5 Juni lalu.
Seorang bayi laki-laki ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Ikan Piranha Atas, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru.
”Hingga saat ini, dua kasus itu masih dalam penyelidikan,” ucap Sutomo.
Hasil Visum Bisa Jadi Rekomendasi Polisi Di tempat lain, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika SH MS menyebut tidak ada bayi hasil tindak pidana asusila selain pemerkosaan yang boleh diaborsi.
Sekalipun persetubuhannya dilakukan mau sama mau.
Atau diawali dengan bujuk rayu dari tersangka.
Namun, ada satu pengecualian.
Yakni pada kasus perlindungan anak.
”Satu kondisi ketika anak yang belum mengerti kehendaknya diajak hubungan badan dan dia mau saja. Itu kemudian berakibat pada kehamilan,” sebut dia.
Biasanya, itu terjadi pada korban berusia belum sampai 13 tahun.
Dalam PP 28/2024 tentang Kesehatan, poin itu lah yang turut ditambahkan pemerintah.
Prija menambahkan, kasus kekerasan seksual yang berujung persetubuhan memiliki dua perbedaan.
Pertama, consensus sexual relationship atau hubungan badan yang dikehendaki.
Selanjutnya, unconsensus sexual relationship atau hubungan tak disetujui korban.
”Yang concensus tidak boleh digugurkan,” ucap Prija.
Artinya, hanya tindak pidana pemerkosaan saja yang boleh diterapkan aborsi.
Tentunya, hal tersebut bisa dilakukan bila ada rekomendasi dari kepolisian.
Prija menyebut, dalam hal penyidikan kepolisian, biasanya akan diketahui perbedaan hubungan badan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki korban.
Salah satunya dengan melihat hasil visum et repertum (VER).
”Yang saya ketahui misalkan dalam VER tertulis keterangan luka pada selaput darah arah jam 9 atau 10 itu mengindikasikan unconcensus. Sedangkan arah jam 1 adalah consensus. Ahli forensik yang lebih tahu soal itu,” beber dia.
Hasil visum biasanya akan dikuatkan dengan adanya luka bekas perlawanan dari korban. (sif/ iza/aff/mel/biy/by)
