KEPANJEN – Angka kredit perbankan yang mengalir ke Kabupaten Malang merosot. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang per Februari lalu, tercatat 29,17 triliun. Angkanya menurun sekitar 1 persen dibanding Januari lalu, yakni 29,25 triliun.
Penurunan baki debet atau total kredit disebabkan dua faktor. Pertama, apabila penurunan kredit karena ekonomi lesu, itu berarti aktivitas usaha sedang melemah, bahkan sekarat. Kedua, apabila turun karena masyarakat banyak melunasi utang, artinya likuiditas perbankan membaik.
“Baki debet yang menurun tidak selalu negatif. Tapi harus dilihat Non Performing Loan (NPL) yang kali ini sebesar 3,04 persen,” ujar Kepala OJK Malang Farid Faletehan. P kemarin (24/4).
Dia mengatakan, potensi kredit bermasalah berada di angka 3 persen dikategorikan masih dalam batas aman. Sebab kredit dinilai bahaya ketika NPL berada di angka 5 persen. Menurutnya, NPL atau potensi kredit bermasalah sendiri dibagi menjadi tiga level. Yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. ”Apabila angka NPL tinggi, artinya ada tekanan terhadap kemampuan bayar debitur,” katanya.
Baca Juga: 44,43 Persen Penyaluran Kredit di Kota Malang untuk Modal Kerja, Ini Perinciannya dari OJK
Dia mengatakan, kombinasi penurunan kredit dengan NPL yang mencapai 3 persen bisa mengindikasikan kehati-hatian dari dua sisi. Yaitu dari perbankan maupun debitur. Itu juga bisa mencerminkan pelunasan kredit yang lebih besar dibanding penyaluran kredit baru.
Padahal, lanjutnya, apabila dilihat dari proporsi penggunaannya, kredit di Kabupaten Malang paling banyak untuk modal kerja. Porsinya mencapai 41 persen. “Itu cukup besar dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah,” katanya. ”Sementara 32,1 persennya lagi untuk konsumsi dan 26,9 persennya untuk investasi,” lanjut mantan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu.
Dia mengungkap, persebaran kredit atau pembiayaan perbankan diprediksi karena adanya kehati-hatian dari perbankan. Meski di wilayah Kabupaten Malang, dia mengatakan, perbankan lebih banyak menyalurkan kredit untuk sektor non-UMKM, yakni 67,1 persen.
Baca Juga: Mensesneg Ungkap Kriteria Calon Pimpinan OJK: Harus Kuasai Bidang dan Jaga Ekosistem Keuangan
Di sisi yang lain, sektor UMKM yang selama ini cenderung memiliki tingkat NPL tinggi juga mengambil porsi cukup besar, yakni 32,9 persen. “Istilahnya ada rasa kekhawatiran yang besar dari perbankan karena pembayaran kreditnya rawan macet,” lanjut Farid.
Terutama untuk kredit modal usaha di level UMKM. Menurut pantauan OJK Malang, dia mengatakan, beberapa bank besar memang melaporkan tidak menyalurkan kredit sebesar tahun-tahun sebelumnya. Itu karena perbankan melihat kondisi perekonomian yang bergejolak sejak awal tahun.(aff/dan)
