Pastikan Gaji Pegawai Aman, Begini Kata Wali Kota Malang

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Sebanyak 490 pemerintah daerah (pemda) dikabarkan mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya gaji pegawai. Dari jumlah itu, ada 39 pemda yang kondisi keuangannya disebut kritis. Untuk Pemkot Malang, gaji maupun tunjangan pegawai dipastikan aman selama setahun.
Sebelumnya, pada Juli lalu pemerintah pusat melakukan pendataan terkait kekuatan fiskal daerah dalam memenuhi gaji pegawai. Dari hasil pendataan itu, sejumlah pemda mengeluhkan tidak bisa memenuhi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena pegawai dengan status tersebut digaji dengan APBD masing-masing daerah.

Mengatasi hal itu, pemerintah pusat menetapkan tiga skema. Pertama, meminta pemda melakukan efisiensi belanja dinas maupun rapat. Skema kedua, pemerintah pusat akan membayar dana bagi hasil (DBH) yang sebelumnya ditahan. Terakhir, jika masih terdapat kendala, pemerintah pusat akan menambah alokasi belanja melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Baihaqi menyampaikan, Pemkot Malang tidak termasuk 490 daerah yang mengajukan keluhan terkait pembayaran gaji PPPK. Sampai saat ini, dia memastikan bahwa alokasi belanja pegawai, utamanya PPPK masih bisa ter-cover hingga akhir tahun.
”Pada Juli lalu kami tidak menyatakan kesulitan membayar gaji. Sampai saat ini masih aman,” tutur dia. Tidak adanya kendala itu terjadi karena sejak awal tahun Pemkot Malang telah melakukan efisiensi belanja pegawai. Yakni dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemotongan itu dilakukan kepada seluruh pegawai berdasar masa kerja.
Baca Juga: Mediasi Perdana Digelar, Puluhan Pegawai RSI Unisma Tagih Kepastian Gaji yang Tertunggak
”TPP itu diberikan sesuai kekuatan fiskal daerah. Kami sudah menghitung, perlu ada pengurangan sejak awal tahun,” tutur dia. Penyesuaian itu tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Malang Nomor 22 Tahun 2025 tentang TPP kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Regulasi itu berlaku mulai 1 Januari 2026. Pemangkasan tunjangan dibagi dalam empat klaster. Masa kerja 1 hingga 3 tahun mendapatkan TPP sebesar 40 persen dari nilai kelas jabatan. Masa kerja 3 hingga 10 tahun mendapatkan TPP sebesar 65 persen. Sementara masa kerja 10 hingga 24 tahun mendapatkan TPP sebesar 85 persen.
Terakhir, masa kerja 24 tahun ke atas mendapatkan TPP sebesar 95 persen. ”Jadi meskipun TPP yang didapatkan berkurang dari tahun lalu, tidak ada keterlambatan atau kami tidak membayar gaji mereka. Penyesuaian itu penting untuk menjaga kekuatan fiskal,” tandas Baihaqi.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, sejauh ini belum ada keterlambatan maupun PHK terhadap ASN Pemkot Malang. Sesuai instruksi pemerintah pusat, pemda dilarang melakukan efisiensi jumlah pegawai. Meskipun anggaran belanja terus membengkak.
”Kami hanya meminta relaksasi kepada pemerintah pusat, belanja pegawai belum bisa di bawah 30 persen. Saat ini masih 40 persen,” jelas Wahyu. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Di dalamnya, disebutkan bahwa belanja pegawai pemda harus di bawah 30 persen pada 2027.



