DPRD Kota Malang Minta RT Berkelas Dievaluasi, Soroti Pengadaan Fasilitas
MALANG KOTA, RADAR MALANG – DPRD Kota Malang meminta pelaksanaan program RT Berkelas dievaluasi sebelum kembali dijalankan. Pemetaan kebutuhan di setiap lingkungan dinilai perlu diperinci agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kondisi penerima, termasuk mempertimbangkan kesiapan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan barang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, kebutuhan setiap RT tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah kota perlu mengidentifikasi persoalan di masing-masing lingkungan sebelum menentukan jenis bantuan maupun fasilitas yang akan disalurkan.
Perempuan yang akrab disapa Mia itu menilai, sejumlah kendala dalam pelaksanaan program sebelumnya, terutama berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum (PSU), perlu menjadi bahan evaluasi. Pemetaan terhadap RT yang menghadapi kendala juga perlu dilakukan agar pelaksanaan program berikutnya tidak mengulang persoalan serupa.
"Baiknya RT Berkelas itu betul-betul diperhatikan secara detail lagi. Mana-mana RT yang memang sekiranya agak banyak kendala untuk menerima program-program dan lain sebagainya," ujarnya, Selasa (10/11).
Pengadaan Barang Perlu Disesuaikan dengan Kondisi RT
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah pengadaan fasilitas seperti kursi, meja, hingga tenda. Menurut Mia, pemberian barang perlu disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus kemampuan lingkungan penerima dalam mengelolanya, termasuk ketersediaan tempat penyimpanan.
Tanpa perencanaan yang matang, fasilitas yang seharusnya membantu kegiatan warga justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Karena itu, kesiapan masing-masing RT perlu menjadi pertimbangan sebelum pengadaan dilakukan.
"Ini harus kita evaluasi," tegasnya.
Evaluasi Jadi Bekal Pelaksanaan Program Berikutnya
Mia menyebut, berbagai catatan dari pelaksanaan sebelumnya dapat menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Malang. Perbaikan pemetaan kebutuhan tersebut diharapkan sudah dilakukan sebelum penyusunan dan pelaksanaan program pada 2028 mendatang.
DPRD juga mengingatkan agar fasilitas yang diberikan tidak sekadar memenuhi daftar pengadaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian antara barang yang disalurkan dan kondisi lingkungan penerima dikhawatirkan justru menambah beban pengelolaan di tingkat RT.
"Jangan sampai nanti pelaksanaan berikutnya masih ada hal-hal yang terlewat yang kemudian akhirnya merepotkan masyarakat, mempersulit, kemudian tidak tepat sasaran," pungkasnya.
