Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Awalnya, dalam siding kasus yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Ferdinand Worotikan mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 27 kepada saksi, Ardi Wijaya. Ardi diketahui sebagai Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP).
“BAP saudara nomor 27, ini saudara di alinea terakhir mengatakan seperti ini, ‘Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK itu tidak bisa dipecah oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain karena punya Prabowo khusus’,” kata Jaksa Ronald membacakan BAP saksi Ardi Wijaya.
“Karena menurut Suharjito untungnya Rp 30 miliar per bulan, kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta per bulan, pasalnya menurut Suharjito adalah 1.600 x 5 juta ekor dan kemudian saya tambahkan bahwa biasanya uang itu cash-cash-an diambil dari pihak KKP,” sambungnya.
Jaksa Ronald lantas mengonfirmasi soal BAP itu ke Ardi di muka persidangan. Dia mendalami soal sosok Prabowo yang disebut dalam BAP.
“Ini maksudnya apa ya, PT ACK punya Prabowo khusus?” telisik Jaksa Ronald.
“Ini yang saya tangkap beliau pasti mengaitkan itu dengan pak Prabowo,” ucap Ardi.
Tak puas dengan pernyataan Ardi, Jaksa lantas mendalami sosok nama Prabowo yang disebutnya itu.
“Pak Prabowo siapa?” cecar Jaksa Ronald
“Pak Prabowo Menhan,” cetus Ardi.
Menanggapi pernyataan di muka persidangan, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menampiknya. Dia menyebut, banyak pihak yang mengait-ngaitkan nama Prabowo tersebut.
“Tidak benar, PT ACK itu bukan milik Pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Nama beliau sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi mereka, kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut,” tegas Dahnil.
Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 miliar oleh JPU KPK. Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.
Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.
Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sumber: Jawapos
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



