Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Detik-detik THR PNS Cair, Jowoki Sudah Teken PP-nya

S
Penulis: Shuvia Rahma❯
Ilustrasi THR (Shutterstock/ist)
Ilustrasi THR (Shutterstock/ist)
RADAR MALANG - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah nomor 63/2021 tentang THR PNS. Dengan demikian, pencairan THR untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah bisa dilaksanakan.

"THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri," sebut Jokowi seperti dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (1/5).

Selain PNS, PP tersebut juga berlaku untuk TNI-Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.

"Ya saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara baik itu PNS, TNI-Polri dan pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan. Kemarin hari Rabu 28 April sudah saya tandatangani," terang Jokowi seperti dikutip dari Detik, Sabtu (1/5).

Jokowi menyebut, pemberian THR untuk PNS merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian melalui konsumsi masyarakat.

"Bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa segera dinaikkan pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pencairan THR PNS aktif maupun pensiunan sama-sama dicairkan 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"THR ini seperti yang biasa saya sampaikan akan dibayarkan pada H-10 nanti sampai H-5 karena ini biasanya bertahap kita akan sampaikan," jelas Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun untuk THR PNS dan pensiunan. Dengan rincian, untuk THR PNS aktif dan pensiunan di Pemerintah Pusat sebesar Rp 15,8 triliun.

Sedangkan Rp 14,8 triliun sisanya akan diberikan bagi PNS aktif dan pensiunan di Pemerintah Daerah. Berapa besaran THR pensiunan? Besar THR yang diterima untuk pensiunan adalah 1 kali pensiun pokok atau gaji pokok terakhir yang diterima oleh masing-masing pensiunan tersebut, sesuai dengan peraturan gaji yang diterapkan.(*)



Sumber: DTC

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Roy Suryo Kembali Persoalkan Ijazah Jokowi, Kali Ini Soroti Tanda Tangan Legalisir

Roy Suryo Kembali Persoalkan Ijazah Jokowi, Kali Ini Soroti Tanda Tangan Legalisir

Setelah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), hadir sebagai saksi pada 5 November 2026 terkait perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Bawa Ijazah Asli Saat Jadi Saksi Kasus Roy Suryo

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Bawa Ijazah Asli Saat Jadi Saksi Kasus Roy Suryo

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Ketua DPD PDIP Jatim Buya Said Soroti Polemik Ijazah Gibran dan Jokowi: Anak dan Bapak Sama-Sama Jadi Problem

Ketua DPD PDIP Jatim Buya Said Soroti Polemik Ijazah Gibran dan Jokowi: Anak dan Bapak Sama-Sama Jadi Problem

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menyoroti polemik ijazah Gibran dan Jokowi serta menyarankan Wapres menunjukkan ijazah SMA.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer