Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

THR Tak Full, PNS Bikin Petisi, Mau Gabung?

S
Penulis: Shuvia Rahma❯
Ilustrasi ASN Pemkot Malang saat melakukan apel pagi. (dok JPRM / Radar Malang)
Ilustrasi ASN Pemkot Malang saat melakukan apel pagi. (dok JPRM / Radar Malang)
RADAR MALANG - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bereaksi terhadap keputusan Tunjang Hari Raya (THR) keagamaan yang tidak diberikan secara utuh tahun ini, alias hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja. Petisi tersebut kali pertama ditandatangani orang bernama Romansyah dan hingga berita ini diturunkan, jumlah partisipan mencapai lebih dari 12.500.

Mengutip Jawapos (1/5) dalam petisi tersebut terdapat protes yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah memberikan pernyataan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 tanpa tunjangan kinerja. Hal ini berbeda dengan penyataan dan janjinya pada Agustus 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan pada 2019.

Menurut petisi tersebut, tak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait kemana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan.

Petisi tersebut juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap K/L sebagaimana yang sudah diterapkan pada 2019.

“Untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021,” tulisnya.

Selain itu, petisi juga mendorong agar anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2021 tersebut. “Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa Covid-19 dengan konsumsi dari ASN,” tulisnya.

Dalam petisi tersebut terdapat beberapa komentar yang berisi keluhan dan alasan agar Kemenkeu tetap memberikan THR kepada PNS secara penuh. Salah satunya dari seorang yang bernama Aditya Gumilar yang menyatakan semua PNS itu tidak selalu sejahtera. “Jangan disamaratakan PNS itu semua makmur, masih ada yang mereka yang sedang merangkak dari bawah. Terlebih di saat pandemi seperti ini, kami butuh hak kami diberikan secara penuh,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan tersebut disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga memaksa pemerintah untuk mengatur alokasi anggaran APBN. Menurutnya, meski THR yang diberikan tidak penuh, dia mengklaim pemerintah sudah menjalankan komitmen untuk memberikan hak kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di hari raya. Sebab, pemerintah masih melihat situasi dan kondisi penanganan Covid-19 yang masih membutuhkan dana besar dari anggaran APBN tahun ini.

“Karena kondisi Covid-19 membutuhkan dana dari anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih butuh dukungan dari pemerintah. Pada 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” ujarnya secara virtual, Kamis (29/4).

Sri Mulyani mengungkapkan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 menujukan keberpihakan pemerintah pada penanganan Covid-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, beberapa pos untuk pemulihan ekonomi nasional banyak yang belum dianggarkan tahun lalu dan baru tahun ini dianggarkan. Sehingga, memaksa pemerintah melakukan perubahan-perubahan, termasuk alokasi THR buat para PNS.

Sri Mulyani memastikan, pencairan THR PNS 2021 akan diterima pada H-10 lebaran Idul Fitri dan paling lambat akan diterima pada H-5 lebaran. Dia meminta agar PNS dapat berbesar hati sehingga memiliki rasa empati dan simpati kepada masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.

“Berikan empati dan simpatinya bagi masyarakat yang tahun ini sebagian besar belum pulih dari kondisi Covid-19,” pungkasnya.



Sumber: JPG

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer