Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check! Dua Point Aturan PPKM Darurat Yang Direvisi Mendagri

A
Penulis: Ahmad Yani❯
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. (jpg/ist)
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. (jpg/ist)
RADAR MALANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terkait tempat ibadah dan resepsi pernikahan.

Saat dikonfirmasi, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA membenarkan adanya perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tersebut. Adapun perubahan itu termaktub dalam Inmendagri Nomor 19/2021 tentang Perubahan Ketiga Inmendagri Nomor 15/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali. Aturan ini ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Benar (adanya perubahan Inmendagri soal PPKM Darurat-Red)” ujar Syafrizal saat dikonfirmasi, Sabtu (10/7). Dalam Inmendagri 19/2021, pemerintah tidak lagi menutup tempat ibadah semua agama pada masa PPKM Darurat sebagaimana aturan sebelumnya. Namun demikian, pemerintah mengimbau rumah ibadah tersebut tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagaamaan berjamaah pada masa PPKM Darurat.

“Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,” bunyi salinan aturan Inmendagri tersebut.

Sementara, dalam aturan sebelumnya yakni Inmendagri Nomor 15/2021 disebutkan bahwa selama PPKM Darurat tempat ibadah ditutup sementara. “Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara,” bunyi aturan sebelumnya.

Selain itu, di dalam aturan terbaru ini, pelaksanaan resepsi pernikahan juga ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah. “Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat,” bunyi aturan tersebut.

Padahal di beleid sebelumnya di Inmendagri tersebut kegiatan resepsi pernikahan ini diperbolehkan dengan maksimal kapasitas 30 orang. “Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,” bunyi Inmendagri sebelumnya.

Sumber: JawaPos.Com


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan, Bahas Banjir hingga Karhutla

Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan, Bahas Banjir hingga Karhutla

Pemerintah Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama di kawasan perbatasan melalui Persidangan Ke-41 Kelompok Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.

Kunjungi Kota Malang, Kemendagri RI Minta Pemda Siapkan Tempat Alternatif sebelum Menggusur PKL

Kunjungi Kota Malang, Kemendagri RI Minta Pemda Siapkan Tempat Alternatif sebelum Menggusur PKL

Penataan PKL liar menjadi sorotan pemerintah pusat. Potensi ketegangan atau potensi konflik menjadi faktor utamanya. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI meminta sebelum ada penertiban, PKL harus

Malang Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Indonesia Asri, Kemendagri Minta Daerah Rutin Kerja Bakti

Malang Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Indonesia Asri, Kemendagri Minta Daerah Rutin Kerja Bakti

Kota Malang menjadi lokasi peluncuran Gerakan Nasional Indonesia Asri. Kemendagri mengajak seluruh daerah membudayakan kerja bakti, pengelolaan sampah, dan penataan reklame demi lingkungan yang bersih.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer