Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Staf Kelurahan Jadi Operator Sindikat Penjual Surat Vaksin Palsu

A
Penulis: Ahmad Yani❯
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konferensi pers kasus akses ilegal aplikasi PeduliLindungi. (Sabik/JawaPos.com/ist)
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konferensi pers kasus akses ilegal aplikasi PeduliLindungi. (Sabik/JawaPos.com/ist)
JAKARTA – Sindikat penjual surat vaksin digulung Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Mereka beroperasi dengan cara melakukan ilegal akses terhadap data seseorang kemudian diregistrasi ke aplikasi PeduliLindungi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, anggota sindikat ini berjumlah 4 orang. Mereka adalah FB, HH, AN, dan BI. “Pelaku yang ditangkap memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platfrom Peduli Lindungi,” kata Fadil di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9).

Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda-beda. FB berperan sebagai marketing dengan cara membuat penawaran di media sosial kepada masyarakat. Kemudian tersangka HH berperan melakukan ilegal akses data ke aplikasi PeduliLindungi.

“HH ini staf kelurahan. Modusnya HH membuat sertifikat vaksin pada sistem yang terkoneksi dengan PeduliLindungi tanpa prosedur yang ditentukan,” jelas Fadil. Sementara tersangka AN dan BI yang berperan sebagai konsumen.

Sindikat ini biasa beroperasi dengan modus menggunakan NIK orang yang dikumpulkan oleh HH kemudian didaftarkan ke PeduliLindungi. “Karena dia (HH) punya akses dan mengetahui user name maka dia bisa menjual sertifikat vaksin tersebut. Akses tersebut didapatkannya melalui pekerjaanya sebagai staf tata usaha di Muara Baru,” pungkas Fadil.

Atas perbuatanya, para tersangka dijerat Pasal 30 KUHP dan atau Pasal 32 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE). Mereka terancam pidana penjara 6 tahun.

Sumber: JawaPos.com

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Demo 27 Agustus Berpotensi Bikin Jakarta Macet, Ini Titik Rawan dan Jalur Alternatifnya

Demo 27 Agustus Berpotensi Bikin Jakarta Macet, Ini Titik Rawan dan Jalur Alternatifnya

Aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 diperkirakan memicu kemacetan parah. Simak titik rawan dan jalur alternatif yang bisa kamu pakai.

Rekening Koordinator Aksi Warga Pati Ditunda Bank Mandiri, PPATK Bantah Jadi Pemohon

Rekening Koordinator Aksi Warga Pati Ditunda Bank Mandiri, PPATK Bantah Jadi Pemohon

Polda Metro Jaya akui jadi pihak yang minta penundaan transaksi rekening Botok AMPB, guna selidiki legalitas penghimpunan donasi publik senilai Rp80,9 juta.

Polisi Lanjutkan Penggeledahan di Ruko Cipete Kasus Korupsi Batu Bara, Sita Komputer dan Dokumen hingga Bawa Saksi

Polisi Lanjutkan Penggeledahan di Ruko Cipete Kasus Korupsi Batu Bara, Sita Komputer dan Dokumen hingga Bawa Saksi

Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menyita menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan ruko di Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer