Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Delapan orang itu telah dibebastugaskan, jika terbukti mereka melakukan dan telah ada keputusan hukum tetap maka bisa jadi dipecat," ujar Nuning.
Untuk sanksi tegasnya akan disesuaikan dengan aturan kepegawaian yang ada. Sanksi terberat yakni diberhentikan. Untuk mengetahui detil kasus dugaan perundungan, dan pelecehan seksual tersebut, pihaknya akan mendatangkan sejumlah saksi yang merupakan mantan pegawai KPI untuk dimintai keterangan.
"Hal tersebut perlu dilakukan mengingat dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami korban MS terjadi pada periode 2012-2015. Dalam kurun waktu tersebut, juga telah terjadi beberapa perubahan dalam kepegawaian," tambahnya.
Namun, untuk menghadirkan mantan pegawai KPI tersebut tidak bisa secara langsung. KPI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepegawaian yang ada. Beberapa hal yang akan dilakukan evaluasi tersebut di antaranya mulai dari sistem rekrutmen, monitoring atau pengawasan, dan lainnya.
Dirinya berharap, ke depan KPI akan menyiapkan ruang konseling, dan pengaduan, yang merupakan bentuk jaminan kenyamanan kepada para pegawai. Hal tersebut juga bertujuan agar tidak ada lagi kasus serupa di KPI.
"Untuk itu kami berharap atas munculnya kasus ini bisa menjadi pemicu bagi para korban di luar sana agar berani berbicara," katanya.
Dirinya juga menambahkan, Senin (6/9) korban MS dijadwalkan menjalani proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, dan pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Polri.
Pewarta : Roisyatul Mufidah (cj3)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
