Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JAKARTA - Perjuangan korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Jakarta tidak berjalan mulus. Satu yang menjadi hambatan yakni status laporan yang mereka buat Jumat lalu (18/11).
Hingga hari Sabtu (19/11), Mabes Polri belum memastikan apakah menerima atau menolak laporan tersebut.
Koordinator kuasa hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan Yusky yang mendampingi korban melihat bila itu cukup aneh.
Sebab dari standar operasional prosedur (SOP) kepolisian, dia menyebut bila status laporan harusnya bisa diketahui setelah 6 jam usai laporan tersampaikan.
Artinya, jika korban atau keluarga korban membuat laporan pada pukul 10.00 WIB, harusnya pukul 16.00 WIB sudah diketahui statusnya. Diterima apa tidak. “Janjinya itu setelah hari Jumat ada keputusan. Tapi sampai jam 8 malam tidak ada hasil atau kesimpulan dari laporan kami,” paparnya menceritakan kondisi pembuatan laporan model B.
Dikisahkan pria 33 tahun itu, sejatinya keluarga korban dan korban itu sudah mengikuti semua prosedur pembuatan laporan. Dimulai Jumat (18/11) pada pukul 10.00 WIB dengan mengisi daftar hadir di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Lalu setelah itu sekitar pukul 10.15 WIB mendatangi piket konsul untuk memaparkan peristiwa sampai dengan konstruksi pasal.
Pada tahapan itu, Anjar mengaku bila pihaknya ditemui sejumlah elemen kepolisian. Di antaranya yakni Biro Pengawasan Penyidik, Divisi Hukum Mabes Polri, sampai Ahli Pidana dari PTIK. Selama menjalani tahap tersebut, Anjar menyebut bila prosesnya berjalan sekitar dua jam. Meski berjalan relatif cepat, namun kesimpulan tidak langsung didapatkan pihaknya. Itu karena ada waktu istirahat untuk salat Jumat dan ada rapat internal yang dilakukan Mabes Polri.
Ketidakpastian itu lah yang membuat korban dan keluarga korban kembali mendatangi Mabes Polri pada Sabtu lalu (19/11). Pada kedatangan kedua itu, tujuan mereka hanya satu. Yakni menanyakan status laporan yang sebelumnya dijanjikan bakal disampaikan setelah salat Jumat. Namun bukan jawaban yang didapatkan, mereka lagilagi disuruh menunggu kembali.
Sebab saat itu tidak ada perwiraperwira berwenang yang menangani laporan korban di kantor kepolisian. Meski begitu, saat itu Anjar mengaku mendapatkan beberapa alasan kenapa laporan pihaknya belum bisa disimpulkan dengan cepat. Salah satunya karena pasal yang dilaporkan korban sama dengan laporan yang disampaikan di Polres Malang, beberapa waktu lalu. Pasalnya yakni 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan.
Pada kedatangan Sabtu tersebut, Anjar kembali dijanjikan perihal status laporan yang mereka buat. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Brigjen Daniel Bolly Tifaona, kesimpulan tentang laporan itu diterima atau tidak akan disampaikan pada hari ini (21/11). “Beliau bilang hasil laporan korban akan diterbitkan besok (hari ini) pada pukul 09.00 WIB,” kata alumnus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Anjar mengaku optimistis kalau laporan dari para korban bakal diterima. Sebab meski ada pasal yang bisa saja ditolak, dia menyebut ada pasal-pasal lain yang tetap diusung pihaknya. Seperti pasal 351 ayat 1 dan 2, lalu pasal 354 KUHP tentang penganiayaan. Juga pasal 78 C dan 80 UU perlindungan anak.
Selama di Jakarta, Anjar mengaku kalau korban dan keluarga korban tidak hanya mendatangi Mabes Polri saja. Ada banyak instansi pemerintahan yang mereka datangi. Salah satunya yakni Komisi Perlindungan Anak. Di sana, mereka melakukan aduan tentang banyaknya anak yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan (selengkapnya baca grafis).

Terpisah, terkait proses pembuatan laporan yang berliku, para korban dan keluarga korban memastikan bakal tetap berjuang. “Pada intinya kami akan terus berusaha Mas,” kata Vincentius Sari, salah satu keluarga korban. Dia selama ini cukup getol dalam memperjuangkan keadilan untuk anaknya, yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan.
Pada pembuatan laporan tersebut, TGA mengusung beberapa nama yang terlampir sebagai pihak terlapor. Salah satunya yakni petugas keamanan. Selain itu, polisi yang menembakkan gas air mata ke tribun juga dilaporkan mereka. Selanjutnya ada mantan Kapolres Malang dan Kapolda Jatim yang juga masuk dalam pihak terlapor.
Terkait sangkaan pasal yang sama dan dilaporkan di tempat berbeda, Jawa Pos Radar Malang turut menggali keterangan dari ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Dr. Prija Djatmika S.H M.S. Secara umum, dia menyebut bila hal itu sebenarnya bukan sebuah masalah besar.
“Boleh-boleh saja, apalagi kalau sampai lingkup nasional, bisa jadi penanganan kasusnya diambil Mabes Polri,” kata dia kemarin (20/11). Dia menyebut bila kemungkinan untuk itu terbuka cukup lebar. Sebab bila pengusutan tragedi Kanjuruhan diambil alih Mabes Polri, dia yakin bila itu akan lebih netral.
Meski begitu, dia menyebut bila apa yang terjadi berikutnya merupakan kewenangan dari penyidik. Tidak menutup kemungkinan jika semua laporan baru tersebut akan dijadikan satu. Selain Mabes Polri, bisa juga Polda Jatim yang akan kembali mengusutnya.
Di sisi lain, dia menyebut bila pasal sangkaan polisi, yakni pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian, masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. “Ada perdebatan soal sengaja dan tidak sengaja dalam penembakan gas air mata. Ada ahli yang mengatakan cukup 359 (kelalaian), ada juga yang bilang kesengajaan sebagai kemungkinan (unsur 338 KUHP tentang pembunuhan terpenuhi),” kata dia.
Baginya, apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu merupakan tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan dampak selanjutnya. Sehingga, unsur kealpaan atau kelalaian sudah terpenuhi. Poin itu juga lah yang dia sampaikan kepada penyidik Polda Jatim, beberapa waktu lalu, saat dia menjadi saksi ahli. (gp/biy/by)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



