
SALAH satu kebijakan yang bisa ditiru untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di suatu daerah adalah dengan menerapkan strategi micro targeting.
Yakni, mendata secara langsung warga miskin, kemudian mengintervensi dengan berbagai program penurunan kemiskinan yang bersumber dari APBD, corporate social responsibility (CSR), serta filantropi.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Ganjar telah melakukan berbagai upaya penurunan angka kemiskinan dengan menyasar beberapa daerah seperti Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak, dan Wonogiri.
Terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan.
Dia mengajak para kades memiliki pusat data tentang warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Dia meminta para kades mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, serta hamil dengan risiko tinggi.
”Kami bereskan sampai level mikro yakni di desa. Kades kami minta untuk mendata, camat supervisi, dan akan dikompilasi di kabupaten,” ujarnya.
Dari data yang terkumpul tersebut, Pemprov Jateng melakukan berbagai intervensi.
Salah satunya, Ganjar mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga miskin.
Pasalnya, banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja terampil.
”Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi, kami minta cek ke perusahaan di wilayahnya, untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap fasilitasi,” paparnya.
Berbagai program pengentasan kemiskinan juga telah dibuat Pemprov Jateng.
Sejak masa kepemimpinannya pada 2013 hingga 2023, pihaknya telah menggelontorkan bantuan keuangan provinsi ke desa lebih dari Rp 8 triliun.
Pada 2023 ini saja, tercatat sekitar Rp 1,7 triliun.
Menurut dia, pemprov akan terus melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Termasuk dalam hal ini adalah penanganan stunting.
”Secara keseluruhan angka kemiskinan meningkat saat pandemi, hampir di semua tempat,” ujar Ganjar.
Karena itu, Ganjar mencoba menggenjot semua sumber daya agar dikeluarkan, tidak hanya dari dana desa, dan APBD provinsi/kota/kabupaten, tapi juga potensi lain untuk dimanfaatkan.
“Ada Baznas, CSR, filantropi, atau kelompok masyarakat yang kemarin terjun ke desa-desa. Ada yang mau bantu renovasi rumahnya saja, bantu jambannya saja, air bersihnya saja. Itu partisipasi mesti kita buka,” beber Ganjar.

Hal yang sama juga dilakukan Pemkot Malang saat ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu melakukan pendataan ulang warga miskin.
Hasil sementara menunjukkan 11 ribu orang berada di kemiskinan ekstrem.
”Nanti sejumlah program pengentasan kemiskinan akan kami gencarkan seperti bansos dan pelatihan kerja,” tegas dia. (wir/adn)
