Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Apkasi Usulkan Pilkada Serentak 2029

Y

Logo APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
Logo APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

2024 Tetap Ada Pemilihan untuk Yang Masa Jabatannya Habis

MALANG – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mulai bergerak untuk mengembalikan masa jabatan kepala daerah yang terpotong akibat pilkada serentak 2-24.


Advertisement

Mereka berencana melakukan koordinasi untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Harapannya, MK mengabulkan gugatan itu, seperti yang sudah diputus pada gugatan Wagub Jatim Emil Dardak beserta enam kepala daerah lainnya.

Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur Apkasi 2021-2026 Hendy Siswanto mengatakan, Apkasi dijadwalkan mengadakan rapat untuk membahas mekanisme gugatan tersebut.

Advertisement

”Kami sudah mendapat undangan dari Ketua Apkasi di Jakarta. Kami juga akan meminta masukan dari pakar hukum dan akademisi,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Malang kemarin (29/12).

Dia menjelaskan, setidaknya ada 270 bupati yang mengalami pengurangan masa jabatan akibat pilkada serentak. 

Advertisement

Memang tidak satu pun di antara para kepala daerah itu yang bisa memastikan apakah gugatan akan dikabulkan atau ditolak. 

Namun, kemungkinan besar semuanya akan sepakat jika diajak berupaya mengembalikan masa jabatan normal lima tahun.

“Karena menurut ahli hukum ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa jabatan kami memungkinkan untuk dilanjutkan,” lanjut Bupati Jember tersebut. 

Namun dia belum bisa menjabarkan pasal-pasal yang dimaksud. 

Karena itu Apkasi juga berencana mengundang pakar hukum yang bisa menjelaskan masalah itu. 

Seperti dari Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Jember (Unej).

Jika gugatan dikabulkan, maka bupati yang dilantik pada 2021 akan melanjutkan jabatannya hingga 2026. 

Handy mengatakan bahwa pada 2024 tetap bisa dilangsungkan pilkada untuk kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis. 

Mereka kemudian menjalani masa jabatan hingga 2029. 

Pilkada serentak secara keseluruhan bisa dilaksanakan pada 2029.

”Selama menunggu pilkada serentak 2029, jabatan bupati yang berakhir 2026 akan diganti oleh Pj (Penjabat) bupati selama tiga tahun,” kata Hendy. 

Dengan skema tersebut, maka tidak akan ada kepala daerah yang dirugikan hak konstitusionalnya. 

”Kalau kami, bupati yang dilantik 2021 mengikuti pilkada serentak pada 2024 juga, maka kami akan dirugikan dengan pemotongan jabatan hampir dua tahun,” pungkasnya.

Berpeluang Besar Dikabulkan Sementara itu, gugatan yang akan dilakukan beberapa kepala daerah mendapat dukungan kajian dari sisi akademis. 

Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Dr Aan Eko Widiarto SH MHum mengatakan, kepala daerah yang dilantik pada 2021 mendapatkan ketidakadilan di mata hukum. 

Itu karena mereka harus mengakhiri masa jabatan sebelum lima tahun.

Itu disebabkan aturan yang tercantum pada pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Isinya menyebutkan, ”Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024”. 

Menurut Aan, aturan itu memicu ketidakadilan bagi kepala daerah yang terpilih pada 2020 dan dilantik tahun 2021. 

Sebab, mereka tidak bisa menjabat selama lima tahun. 

Berbeda dengan kepala daerah yang terpilih tahun 2017 dan 2018 yang sudah menjabat selama lima tahun sebelum pemilu serentak 2024.

”Kepala daerah yang terpilih pada 2017, 2018, dan 2020 ini sama-sama menjalani transisi pilkada serentak. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan. Masa jabatan harus lima tahun tanpa dipotong,” terangnya. 

Aan lantas menyebut pasal 162 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2016. 

Isinya menyebutkan bahwa bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu masa jabatan.

”Jika merujuk aturan itu, seharusnya bupati yang dilantik tahun 2021 mengakhiri masa jabatan pada 2026. Kemudian bisa diteruskan Pj hingga 2029 untuk pilkada serentak,” jelas Pakar Hukum Tata Negara itu.  

Aan menekankan, meskipun suatu daerah dipimpin Pj selama tiga tahun, program pemerintah pusat tidak akan terganggu.

Sebab, Pj memiliki wewenang yang sama dengan bupati maupun wali kota. 

Seperti membuat perda atau menyetujui APBD. 

Argumen-argumen di atas bisa digunakan untuk menyanggah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XXI/2023. 

Putusan itu yang menjadi dasar pemangkasan masa jabatan sejumlah kepala daerah dengan argumen pilkada serentak sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.  

”Seharusnya dipimpin Pj tidak akan menjadi masalah. Malah mereka melaporkan secara berkala ke Kemendagri. Sehingga bisa dimonitor secara langsung pemerintah pusat,” tutur Aan. (yun/adk/fat)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer