
SURABAYA – Irsan Pribadi Susanto, bos Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya, menggugat kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Irsan berkeberatan dengan sanksi administratif yang dijatuhkan tergugat berupa pembongkaran bangunan pada hotel yang beralamat di Jalan Dr Ir H Soekarno (MERR) Nomor 45 C, Surabaya, tersebut.
Irsan dalam petitum menuntut agar surat keputusan (SK) tergugat dengan nomor 100.3.3/8274/436.7.4/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang sanksi administratif pembongkaran bangunan dinyatakan tidak sah dan dicabut.
Namun, pengacara Irsan, Budi Herlambang, yang dikonfirmasi terkait gugatan itu sejak Jumat (1/11) hingga kemarin (3/11) petang, belum memberikan tanggapan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra membenarkan bahwa hotel tersebut diberi sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan karena melakukan pelanggaran.
Pada bagian depan hotel pun, tertempel stiker pelanggaran dari Pemkot Surabaya.
”Pelanggaran yang dilakukan adalah membangun melebihi IMB (izin mendirikan bangunan) yang telah diterbitkan,” kata Sidharta. (gas/c7/dns/adn)
