
SURABAYA – Problem minimnya bangunan yang mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF) merata terjadi di hampir semua daerah.
Tak terkecuali di Kota Surabaya.
Meski menjadi kawasan metropolis, masih banyak bangunan yang belum mengantongi izin tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Lilik Arijanto menyatakan, hingga saat ini, ada 447 bangunan yang sudah mengantongi SLF.
Perinciannya ada 179 bangunan yang mengantongi SLF nonbersyarat.
Kemudian ada juga yang memegang SLF bersyarat.
Jumlahnya sebanyak 268 bangunan.
”SLF bersyarat berlaku hanya setahun,” ujarnya.
Lilik memastikan pengurusan SLF tidak susah.
Pengajuannya pun melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
”Jadi pemilik gedung tidak wara wiri lagi,” katanya.
Sementara Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) Jatim menyebut bahwa sejumlah gedung di Surabaya belum mengantongi SLF karena ketersediaan tenaga pengkajian teknis yang kurang.
Serta pemenuhan syarat SLF yang membutuhkan biaya besar.
Sekretaris PAPTI Jatim Amirul Santoso mengatakan, SLF menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan gedung aman.
Di dalam SLF, memuat rekomendasi yang wajib dipenuhi pengelola bangunan.
Namun, kata Amirul, belum semua gedung di Surabaya memiliki dokumen kelaikan fungsi bangunan itu.
”Dari 3.500 bangunan, baru ratusan yang sudah memiliki SLF,” ujarnya.
Menurut Amirul, secara nasional, hanya ada 450 pengkaji yang terdaftar di PAPTI.
”Kami sudah merencanakan pelatihan lanjutan pada Januari 2025 untuk meningkatkan jumlah tenaga pengkaji,” katanya.
Ketua Umum PAPTI Gatut Prasetiyo menambahkan, tugas utama pengkaji teknis diatur melalui PP 16/2021.
Pengkaji memeriksa pemenuhan standar teknis, perpanjangan SLF, hingga pemeriksaan pascabencana.
”Peran ini bisa dilakukan oleh individu atau badan usaha konsultan. Tergantung tingkat risiko bangunan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan turut menyoroti banyaknya gedung di metropolis yang belum memiliki SLF.
Menurut dia, pemkot harus menaruh perhatian pada persoalan tersebut.
Sebab, itu berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan warga.
Menurut Eri, pengurusan SLF jangan dipandang hanya untuk jangka pendek semata.
Sebab, dokumen itu juga dibutuhkan untuk jangka panjang.
Seperti keberlanjutan bisnis dari pelaku usaha.
”Kami kendorong agar pemkot jemput bola. Membantu pemilik gedung untuk segera melengkapi apa saja yang diperlukan,” ujar Eri. (gal/aph/adn)



