Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya Terus Berlanjut

A
Penulis: Aditya Novrian❯
Photo
Photo

DPRD Sepakat Menolak Proyek, Pemkot Bersurat ke Pemerintah Pusat 

SURABAYA – Polemik proyek strategis nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) terus berlanjut. 


Advertisement

Beberapa waktu lalu, warga kompak menolak proyek reklamasi di Pantai Kenjeran itu. 

Kini, giliran DPRD dan Pemkot Surabaya ikut mengeluhkan proyek tersebut. 

Photo
Photo

Bahkan pemkot mengirim surat ke pusat terkait dampak proyek reklamasi secara jangka panjang. 

Tak hanya sekali, pemkot mengirim surat hingga dua kali. 

Advertisement

Namun hingga kemarin, surat yang dikirim pemkot itu tak kunjung ada balasan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, isi surat yang dikirim berupa persoalan yang akan timbul serta meneruskan aspirasi dari warga. 

”Surat yang kami sampaikan sama persis dengan yang disampaikan warga,” ucapnya kepada Jawa Pos kemarin. 

Advertisement

Menurut Eri, ada sejumlah risiko bila reklamasi itu tetap berjalan. 

Diantaranya, persoalan kesejahteraan nelayan, green economy atau kegiatan ekonomi yang tidak mengabaikan aspek lingkungan, blue economy atau pemanfaatan sumber daya laut, hingga rob. 

”Kami sampaikan bahwa hilangnya hutan mangrove bisa menyebabkan banjir rob yang lebih parah. Itu agar menjadi pertim bangan pemerintah pusat,” ucapnya. 

Tak hanya dari warga, penolakan proyek reklamasi itu juga datang dari komisi C DPRD. 

Eri juga sudah mendengar adanya penolakan SWL dari dewan beberapa waktu lalu. 

Dia meminta keputusan tersebut disampaikan pemerintah pusat. 

Sama seperti surat dari pemkot. 

Dengan adanya keputusan dari legislatif tersebut, sudah ada tiga elemen yang memberikan pertimbangan. 

Dewan, pemkot, dan warga. 

Harapannya, itu menjadi perhatian pemerintah. 

”Ketika dewan juga bersuara, insya Allah menjadi pertimbangan pusat,” jelasnya. 

Pemkot masih menunggu keputusan pemerintah pusat tentang SWL. 

Sampai saat ini, kata Eri, kelanjutan proyek tersebut masih dibahas. 

”Belum ada perizinan yang turun. Masih dirapatkan,” ujarnya. 

Eri menambahkan, lokasi PSN yang berada di tepi pantai membuat pemkot tidak bisa berbuat banyak. 

Sebab, kawasan itu merupakan kewenangan provinsi. 

Seluruh perizinannya ada di Pemprov Jatim. 

”Upaya dari kami menyampaikan dampak kajian PSN itu seperti yang disuarakan nelayan,” terang nya. (omy/c19/aph/adn)

Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
Sumber : Radar Malang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer