
Picu Genangan, Dewan Desak Segera Ditertibkan
SURABAYA – Sedikitnya ada 251 bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas saluran.
Berdirinya bangunan tak berizin itu kerap memicu banjir di sejumlah titik.
Alhasil, Pemkot Surabaya kesulitan untuk melakukan normalisasi drainase.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, banjir di Surabaya disebabkan saluran yang tidak mampu menampung air.
Sebab, drainase tersebut dipenuhi sedimentasi.
”Dari laporan yang kami dapatkan, hampir seluruh drainase daya tampungnya tidak maksimal. Baik saluran primer, sekunder, dan tersier,” jelasnya.
Menurut Aning, endapan pada saluran itu disebabkan drainase yang jarang dikeruk.
Nah, saat hendak dinormalisasi, pemkot kesulitan.
”Karena di atas saluran ada bangli. Totalnya ada 251 titik bangli,” ucap politikus PKS itu.
Bangli yang berada di atas saluran itu berderet memanjang.
Alhasil, alat berat kesulitan mengeruk sedimentasi.
Aning meminta bangunan tersebut segera ditertibkan.
”Gandeng satpol PP untuk penertiban. Tentunya dengan pendekatan yang humanis ke warga,” paparnya.
Penertiban bangli bisa dimulai di kawasan banjir.
Jika tidak dilakukan dengan cepat, kata Aning, kawasan tersebut berpotensi kembali banjir.
Dari jalur politik, Aning sudah berkomunikasi dengan Fraksi PKS DPR RI.
Pihaknya berharap pemerintah pusat ikut turun menangani banjir di Surabaya.
Caranya dengan bantuan pendanaan.
Dia mencontohkan pembangunan drainase di Margomulyo sepanjang 3,5 kilometer.
”Biaya untuk perbaikan saluran itu sangat besar, per kilometernya Rp 200 miliar. Kalau pakai APBD, habis Rp 750 miliar. Diselesaikan setahun juga sulit. Karena itu, kami usulkan pakai APBN,” terang Aning.
Langkah lainnya adalah penjadwalan normalisasi saluran.
Dari telaah Aning, selama ini pencatatan masih dilakukan secara manual.
Karena itu, dibutuhkan sistem seperti aplikasi pencatatan dan penjadwalan pengerukan saluran.
”Dengan saluran yang bertambah panjang, SDM satgas yang hanya 1.800 personel, harus dicari solusi yang efisien,” ujarnya.
Ahli sungai dan pesisir Surabaya Ali Yusa mengungkapkan, perda penanganan banjir harus mengakomodasi normalisasi kawasan muara.
Tujuannya, aliran air dari kota menuju laut tidak terhambat.
”Kewenangan ini yang perlu diatur. Sehingga tidak harus menunggu lintas sektor bergerak untuk menyelesaikan banjir Surabaya,” ujarnya. (gal/c19/aph)



