Dewan Sebut Jukir Sering Tarik Biaya di Luar Ketentuan
SURABAYA – Parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Pahlawan diusulkan tak berbayar atau gratis.
Advertisement
Rencana itu mencuat setelah DPRD Surabaya melakukan evaluasi.
Itu karena juru parkir (jukir) sering menarik tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, pendapatan parkir TJU diduga kerap bocor.
Advertisement
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Josiah Michael mengatakan, setiap tahun, pemkot menargetkan pendapatan parkir TJU sebesar Rp 100 miliar.
Namun, selalu tidak tercapai.
Parkir TJU, kata Josiah, sering dikeluhkan masyarakat.
Advertisement
Mulai pelayanan yang kurang memuaskan hingga penarikan biaya parkir di luar ketentuan.
”Alasan kami mengusulkan agar TJU dihapus karena pendapatan juga minim. Dari target Rp 60 miliar pada 2024, realisasinya hanya Rp 25 miliar,” katanya.
Menurut Josiah, dari total 1.448 titik parkir TJU, satu lahan parkir hanya menyumbang Rp 50 ribu per hari.
Artinya, kendaraan yang parkir diperkirakan hanya 10–15 mobil dan 25 motor.
”Kami mengusulkan dihapus saja. Kami akan usulkan saat pembahasan raperda TJU. Poin ini masuk ke sana,” tegasnya.
Penghapusan parkir TJU akan menghilangkan potensi pendapatan daerah.
Menurut Josiah, itu tidak menjadi masalah.
Banyak sektor lain yang bisa didorong untuk menggantikan pendapatan parkir TJU.
”Nilainya hanya 0,4 persen dari PAD. Daripada membebani dan mencederai masyarakat serta penerimaannya tidak signifikan, ya dihapus saja. Surabaya akan jadi kota pertama yang tanpa retribusi parkir,” terang ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya itu.
Grafis alasan DPRD hapus retribusi parkir. (REPORTASE JAWA POS)
Alternatif lainnya, lanjut Josiah, memberlakukan lagi parkir berlangganan.
Sehingga, seusai parkir, warga tidak perlu lagi membayar kepada jukir.
Bila jukir meminta, uang itu bisa dianggap sebagai pungli.
Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengungkapkan, pihaknya sudah memaksimalkan pengawasan untuk menekan kebocoran parkir TJU.
Dia memastikan layanan parkir tahun ini akan lebih baik.
Menanggapi permintaan dewan itu, Tundjung akan mengkaji terlebih dulu.
”Yang pasti sekarang patroli tidak pernah berhenti. Di satu sisi, kami meminta agar warga juga melapor bila tindakan jukir di luar ketentuan. Kami juga butuh peran pengawasan dari masyarakat,” paparnya. (gal/c19/aph/adn)
Advertisement
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana Sumber : Radar Malang
Ke depan, tak ada lagi konsumen minimarket yang membayar parkir. Lewat Perda baru tentang perparkiran, Pemkot Malang berencana mewajibkan minimarket menyediakan jukir sekaligus menggaji mereka.