JAKARTA, RADAR MALANG – Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan ekonomi berbasis desa sebagai salah satu fokus utama dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026). Ia menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat berdiri dan beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Prabowo mengatakan kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di pusat-pusat industri dan kota besar. Menurutnya, desa memiliki peran penting melalui aktivitas petani, nelayan, pedagang, perajin, hingga pelaku usaha kecil.
Presiden juga menyinggung pengalaman krisis moneter 1998. Saat itu, sejumlah bank dan perusahaan besar mengalami keruntuhan, sementara aktivitas ekonomi masyarakat desa dan sektor UMKM dinilai tetap bertahan.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan, Klaim Investasi Rp1.931 Triliun hingga Singgung Menteri Dirawat
"Kekuatan ekonomi kita ada di desa-desa," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan perkembangan program KDKMP. Hingga saat ini, pemerintah disebut telah mendirikan sekitar 10.000 koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi diklaim telah beroperasi secara optimal.
Koperasi yang telah beroperasi tersebut disebut telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung, seperti listrik, air, serta sistem digital terpusat yang memungkinkan pemerintah memantau ketersediaan stok secara langsung.
Prabowo kemudian memasang target lebih besar. Ia ingin seluruh 30.000 koperasi yang ditargetkan pemerintah dapat berdiri dan beroperasi dengan baik sebelum akhir 2026.
Menurut Prabowo, target yang tinggi diperlukan agar pelaksanaan program tidak berjalan setengah-setengah. Ia menilai target yang rendah justru berpotensi menghasilkan capaian yang lebih rendah.
Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, Koperasi Merah Putih diarahkan untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan masyarakat. Prabowo menyebut koperasi dapat berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan di daerah.
Koperasi juga disebut akan dilengkapi fasilitas angkutan sehingga hasil produksi masyarakat tidak terkendala distribusi. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap hasil pertanian maupun perikanan tidak terbuang hanya karena persoalan transportasi atau tidak adanya pembeli.
