Pesangon hingga Ijazah, Ini yang Berubah di UU Ketenagakerjaan Baru
RADAR MALANG – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/10/2026). Delapan fraksi menyetujuinya secara bulat. Aturan baru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan itu meminta DPR dan pemerintah membuat undang-undang ketenagakerjaan tersendiri agar tidak lagi masuk dalam UU Cipta Kerja. Isinya mengatur hubungan kerja, tenaga kerja asing, hingga pengupahan.
Bagi pekerja kontrak, ada aturan yang membatasi masa kontrak. Menurut laporan AFU.ID, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat berlangsung maksimal empat tahun, dengan perpanjangan dua kali masing-masing satu tahun. Kompas juga menyebut aturan baru ini membatasi kontrak dan pemagangan.
Baca Juga: Demo 27 Agustus, DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset Paling Lambat 15 Desember 2026
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan skema pengali 0,5 yang selama ini memotong hak korban PHK kini dihapus. UU ini juga memperluas jaminan sosial, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pekerja perempuan mendapat kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya.
Aturan lain yang dekat dengan lulusan baru adalah soal ijazah. Regulasi ini disebut melarang penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Bagi pencari kerja, ketentuan ini penting dipahami sebelum menandatangani kontrak.
Tanggapan pun datang dari dua sisi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menerima UU ini dengan catatan karena tiga pasal dinilai masih ambigu dan berpotensi merugikan buruh. Presiden KSPI Said Iqbal juga menyebut aturan PHK kini diperketat, termasuk kewajiban pengusaha membayar upah selama proses hukum berjalan hingga ada putusan inkrah.
Dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan agar UU ini tidak memberatkan dunia usaha dan tetap mendorong penciptaan lapangan kerja. Apindo sebelumnya juga menyoroti banyaknya ketentuan pidana dalam draf RUU. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyebut pihaknya belum mengetahui isi utuh UU yang baru disahkan.
Meski sudah disahkan, banyak aturan teknis masih akan diatur lewat peraturan pemerintah. Pembaca disarankan membaca pasal resminya sebelum menyimpulkan.