Kesepakatan damai antara kelompok Wouma Kurima dan Lani di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 23 Mei 2026, menjadi salah satu upaya untuk meredakan ketegangan antarkelompok. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat turut terlibat dalam proses tersebut. Kesepakatan ini patut menjadi awal bagi pemulihan hubungan sosial. Namun, menjaga perdamaian setelah kesepakatan tercapai membutuhkan komitmen bersama.
Penyelesaian konflik adat tidak hanya berkaitan dengan penghentian pertikaian. Upaya tersebut juga perlu menyentuh persoalan yang melatarbelakangi konflik agar tidak kembali memicu ketegangan. Sebab, dampak konflik dapat dirasakan lebih luas, mulai dari terganggunya aktivitas masyarakat hingga munculnya rasa khawatir dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, penyelesaian konflik di Wamena perlu dilakukan secara menyeluruh. Upaya menjaga perdamaian, menghormati hak masyarakat adat, dan menjalankan ketentuan hukum perlu ditempatkan dalam satu kerangka yang saling melengkapi. Musyawarah adat dapat menjadi ruang untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan antarkelompok. Pada saat yang sama, hukum negara memberikan landasan untuk melindungi hak warga dan menangani dugaan pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemulihan Hubungan Sosial dan Perlindungan Hak Warga
Dalam proses pemulihan, kepentingan masyarakat yang terdampak perlu mendapat perhatian. Kesepakatan damai dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kembali rasa aman dan kepercayaan. Namun, proses tersebut juga perlu memberi ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan kepentingannya.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya tetap perlu dilakukan melalui mekanisme hukum dengan mempertimbangkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini bukan untuk mengurangi arti musyawarah adat, melainkan memastikan bahwa proses perdamaian tetap memperhatikan hak setiap pihak.
Hal tersebut sejalan dengan jaminan konstitusi. Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup. Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta menjamin hak atas rasa aman. Ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan dan perlindungan warga harus menjadi perhatian dalam setiap proses penyelesaian konflik.
Di sisi lain, penghormatan terhadap hukum negara juga perlu berjalan bersama pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut juga tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.
Dalam konteks ini, pelibatan tokoh adat memiliki arti penting. Mereka memahami sejarah, hubungan kekerabatan, serta nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Pengetahuan tersebut dapat membantu menemukan pendekatan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kondisi setempat. Sementara itu, aparat penegak hukum perlu membangun komunikasi dengan para tokoh adat agar proses penanganan persoalan tetap memperhatikan konteks sosial dan prinsip perlindungan hak warga.
Pencegahan Konflik Perlu Dilakukan sejak Dini
Setelah kesepakatan tercapai, perhatian berikutnya adalah menjaga agar hubungan antarkelompok tetap kondusif. Pemerintah daerah bersama tokoh adat, aparat keamanan, dan masyarakat perlu memastikan komunikasi yang telah terbangun selama proses perdamaian tetap terpelihara.
Dialog antarkelompok dapat dilakukan secara berkala untuk membahas persoalan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Jika muncul perselisihan, penyelesaiannya perlu diupayakan sedini mungkin melalui komunikasi dan mediasi. Dengan begitu, persoalan yang masih dapat diselesaikan secara musyawarah tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.
