Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Key Success Keluar dari Jurang Unprecedented Crisis

M
Penulis: Mufarendra❯
Photo
Photo
Catatan Ekonomi
Oleh: Prof Dr Candra Fajri Ananda SE MSc

Ketakutan akan dampak pandemi yang selama ini menghantui, telah menjadi kenyataan. Khususnya pengangguran, kemiskinan, sempitnya kesempatan kerja, telah nyata dan ada. Pemerintah Singapura secara resmi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara itu mengalami kontraksi yang sangat dalam, yakni 41,2% pada kuartal II jika dibandingkan dengan kuartal I 2020. Hal ini tentu mengagetkan banyak pihak yang melihat kekuatan ekonomi Singapura sebelumnya, yang sangat stabil dan menjanjikan kekuatan fiskalnya.

Krisis saat ini dikenal dengan unprecendented crisis karena krisis saat ini berbeda dengan krisis yang dialami sebelumnya. Krisis kesehatan yang terjadi saat ini mengarah pada ketidakpastian yang sangat tinggi di mana tidak ada satu pun negara yang berani menyatakan bahwa Covid-19 ini akan berakhir pada 2020 atau bahkan 2021. Pada tahun 1918, pandemi Spanyol telah menewaskan 50 juta penduduk dunia selama 2 tahun. Atas dasar itu, beberapa ahli virus dan kesehatan masyarakat memperkirakan virus ini akan berjalan 2 tahun. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah ditemukannya antivirus Covid-19 ini. Semakin cepat, maka tentu akan membantu penanganan kesehatan yang lebih cepat.

Saat ini perekonomian nasional menunjukkan capaian inflasi bulan Mei yang rendah, yakni 0,07% (mtm), sedikit turun dari inflasi April 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terutama daya beli menunjukkan penurunan. Inflasi inti yang menggambarkan daya beli juga menunjukkan penurunan sebesar 0,09% (mtm), termasuk inflasi volatile food juga mengalami penurunan, 2,52% (yoy) lebih rendah dari bulan sebelumnya 5,04% (yoy). Hal ini menggambarkan dampak pandemi ini yang menekan daya beli masyarakat, tentu saja ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dalam persamaan makro ekonomi yang sangat sederhana, di mana output ekonomi merupakan penjumlahan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa perlemahan tidak terjadi pada sisi permintaan, tapi juga pada sisi penawaran (supply). Untuk itu formulasi kebijakan yang akan dibuat, perlu memperhatikan kondisi permasalahan yang ada.

Dengan menggunakan data BPS sampai dengan Triwulan I 2020 (Q1), gambaran ekonomi dapat menggambarkan secara sederhana. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sebesar 2,84%, menurun tajam dibandingkan pada Q1 2019 yang mencapai 5,02%. Konsumsi pemerintah (belanja pemerintah) pada Q1 2020 hanya tumbuh sebesar 3,74%, capaian ini melambat jika dibandingkan dengan Q1 2019 yang tumbuh sebesar 5,22%. Data ini diperkuat dengan serapan anggaran pemerintah yang baru mencapai sekitar 39% sampai dengan semester I 2020, bahkan terdapat beberapa kementerian tingkat serapannya jauh di bawah target.

Selanjutnya, investasi juga menunjukkan tekanan yang cukup dalam. Dengan menggunakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) untuk menggambarkan pertumbuhan investasi, maka tampak bahwa investasi hanya tumbuh sebesar 1,70%, jauh menurunkan dibandingkan Q1 2019 yang mencapai 5,03%. Data ekspor Indonesia masih menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 0,24% pada Q1 2020. Kinerja positif ini ditopang oleh pertumbuhan ekspor barang sebesar 2,47%, tapi ekspor jasa mengalami penurunan yang cukup drastis dan mengalami pertumbuhan sebesar -18,34% karena mobilitas wisatawan mancanegara yang anjlok sangat dalam. Sementara itu, dari sisi impor terjadi kontraksi penurunan pertumbuhan sebesar -2,19% dengan penurunan impor barang sebesar -1%. Hal ini menunjukkan betapa tekanan sisi permintaan dan penawaran pada perekonomian Indonesia cukup kuat.

Walaupun demikian, pemerintah telah berusaha menangkal dampak yang lebih mendalam pada perekonomian dalam negeri. Beberapa kebijakan yang dibuat memang untuk mengantisipasi semakin merosotnya daya beli masyarakat, termasuk juga mencegah perusahaan melakuan pemutusan hubungan kerja.

Peran Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Secara umum sektor unggulan pada era pandemi adalah sektor infrastruktur, industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Hal ini terutama terjadi pada daerah DKI Jakarta. Pada provinsi lain, sektor informasi dan komunikasi menjadi unggulan di sebagian besar daerah.

Secara umum dampak pandemi pada setiap daerah akan berbeda, tergantung pada kapasitas fiskal daerah, ketahanan manajemen kesehatan, tingkat resiliensi usaha/industri yang ada. Daerah dengan basis pengolahan pada sektor pertanian, akan lebih kuat dan bertahan pada masa pandemi ini.

Pemerintah daerah bisa saja mengeluarkan kebijakan sebagaimana pemerintah pusat lakukan seperti penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS), serta pemulihan ekonomi daerah (PED). Karena perbedaan dalam kapasitas fiskal, maka tentu besarannya agak berbeda, terutama terkait dengan penanganan kesehatan, JPS, maupun PED.

Terkait dengan PED, berbagai strategi bisa diterapkan melalui: pertama, relaksasi pajak daerah. Walaupun saat ini pemda membutuhkan pendapatan asli daerah yang tinggi, mengingat turunnya dana perimbangan, orientasi mempertahankan sektor usaha tetap berjalan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, seharusnya menjadi pertimbangan utama. Kedua, BLT yang dibagikan kepada masyarakat, di mana dengan tujuan untuk mendorong daya beli, perlu diusahakan untuk dibelikan produk lokal atau masyarakat sendiri (UMKM, koperasi atau BUMDes).

Dengan demikian perputaran dana dan produk akan memiliki dampak multiplier yang sangat tinggi pada perekonomian daerah. Ketiga, belanja pemerintah baik berupa gaji maupun belanja barang perlu secepatnya direalisasikan. Untuk sebagian proyek yang ditawarkan, sebaiknya diprioritaskan pada kontraktor lokal. Keempat, penundaan beban pajak. Pembayaran pajak daerah, misalnya PBB atau pajak hotel restoran, bisa ditunda sampai pada periode tertentu, di mana harus dibayar saat kegiatan usaha yang dilakukan menunjukkan angka pemulihan yang lebih baik. Kelima, membantu dan memfasilitasi usaha yang mengalami permasalahan untuk bisa terkoneksi dengan sumber pembiayaan pemerintah serta program pemeritah pusat lainnya misal bantuan modal kerja, restrukturisasi kredit, pelatihan sistem informasi, digitalisasi marketing, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa di dalam memerangi pandemi ini, seluruh komponen bangsa bersatu, saling membantu, dan bergotong royong dalam kebaikan. Hari inilah, saatnya, jangan menunggu lagi.

*Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UB), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

RPIM Tembus 33,84%, BSI Percepat Akselerasi UMKM melalui Pembiayaan dan Pemberdayaan

RPIM Tembus 33,84%, BSI Percepat Akselerasi UMKM melalui Pembiayaan dan Pemberdayaan

UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu motor penggerak sekaligus penguat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar, UMKM membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat

Sustainability Sukuk BSI Laris Diserbu Publik, Oversubscribe 250 Persen

Sustainability Sukuk BSI Laris Diserbu Publik, Oversubscribe 250 Persen

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat antusiasme tinggi investor terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III Tahun 2026

Hasil Sensus Ekonomi, 39 Ribu Usaha Baru Tumbuh di Kota Malang dalam 10 Tahun

Hasil Sensus Ekonomi, 39 Ribu Usaha Baru Tumbuh di Kota Malang dalam 10 Tahun

Angka itu diketahui dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer