Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Betapa tidak, Kota Malang yang umumnya menjadi idaman untuk tempat tinggal karena wilayahnya ada di dataran tinggi, berhawa sejuk, ideal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, ternyata dilanda bencana banjir di beberapa kawasan (tidak kurang dari 18 titik) di sebagian besar kecamatan yang ada di wilayah kota ini. Selama 2 hari ada 260 rumah terendam, beberapa unit kendaraan bermotor hanyut, bahkan ada warga yang hilang. Hal serupa juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sekali lagi bahwa ini merupakan keprihatinan kita semua. Bencana banjir ini dapat ditelaah dari dimensi-dimensi administrasi publik dan pembangunan, yaitu: dimensi tata ruang, dimensi permasalahan pembangunan, dan dimensi konteks pembangunan.

Dalam dimensi tata ruang (spatial dimensions), fungsi pemerintah (pemerintah daerah) adalah mengatur dan mengurus penataan ruang hingga kawasan perbatasan atau unit terkecil di wilayahnya (catchment area). Instrumen ini tentu telah ada, karena Pemerintah Kota Malang telah memiliki kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang kota (RDTRK), hingga rencana teknis tata ruang kota (RTRK). Bahkan ditegaskan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bahwa pihaknya telah memiliki masterplan untuk penataan drainase di wilayah Kota Malang. Karena itu, sebenarnya yang diperlukan adalah konsistensi dan kecermatan untuk menjamin bahwa kebijakan RTRW hingga RTRK dapat diimplementasikan sebaik-baiknya untuk keperluan pengendalian banjir. Konsistensi kebijakan ini perlu melibatkan perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, bahkan hingga RT/RW untuk memastikan bahwa penataan ruang telah konsisten dilaksanakan di seluruh catchment area.
Bencana banjir juga dapat ditelaah dalam dimensi permasalahan pembangunan (problems of development), dimensi ini meliputi 4 (empat) permasalahan. Pertama, masalah fisik (physical problems), ini ternyata merupakan hal mendasar dalam permasalahan banjir di Kota Malang. Sebagaimana terungkap bahwa Kota Malang rawan terjadi banjir karena secara geografis berbentuk lereng atau cekungan sehingga sangat potensial terjadi genangan (runoff), ditambah lagi terjadinya penyempitan sungai, pengurangan bantaran sungai, bahkan penutupan bantaran sungai untuk carport. Semua ini adalah merupakan pemicu terjadinya banjir dan runoff di 18 titik wilayah Kota Malang.
Kedua, masalah administrasi (administrative problems) juga merupakan hal yang sangat serius untuk mendapat perhatian. Penyimpangan terhadap RDTRK dan RTRK, kurangnya pengawasan dan evaluasi baik sebelum, ketika, ataupun setelah pembangunan irigasi dan drainase, ketidakdisiplinan developer untuk membangun kawasan perumahan sesuai perizinan, serta kontrol terhadap drainase dan avur-avur yang ditutup untuk akses jalan mencerminkan banyaknya masalah administrasi ini.
Ketiga, masalah sosial budaya masyarakat (socio-cultural problems), berupa kesadaran akan pentingnya mengamankan saluran irigasi dan drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan runoff masih sangat kurang. Fenomena umum di Kota Malang bahwa saluran sungai semakin hilir semakin mengecil, bahkan akhirnya tertutup untuk berbagai keperluan. Di samping itu juga belum sepenuhnya terdapat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada aliran sungai. Semua ini mencerminkan bahwa sosial budaya masyarakat masih merupakan masalah dalam hal pengendalian banjir.
Keempat, masalah politik (political problems), hal ini menyangkut kepekaan para wakil rakyat untuk mencari solusi masalah banjir, tidak hanya pada titik-titik kawasan banjir tetapi juga pada seluruh wilayah, mengingat keberadaan politisi lokal ini adalah untuk seluruh rakyatnya (for the people, from the people, and by the people). Kebijakan-kebijakan strategis untuk menguatkan kepala daerah dan perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan ini sangatlah diperlukan.
Setelah memetakan 4 permasalahan di atas, dapat diidentifikasi solusi yang lebih tepat dan spesifik sesuai dengan konteksnya (context of development). Dalam administrasi publik dan pembangunan dikenal adanya 3 konteks.
Pertama, konteks administrasi (administrative context), pada dasarnya adalah menyangkut tata kelola pembangunan (governing of development), secara sistemis menyangkut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampaknya terhadap penyelesaian masalah. Idealnya sebuah perencanaan haruslah diarahkan ke perbaikan (directional growth), perubahan sistem (system change), dan terencana (planned or intended). Pemerintah kota telah memiliki RTRW hingga RTRK, pertanyaannya: sudahkah perencanaan ini mengarah ke perbaikan? Sudahkah perencanaan tersebut mencermati penyelesaian masalah banjir sebagai sebuah sistem? Masterplan yang sudah ada seyogianya bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Perencanaan yang baik seharusnya akan diikuti pula oleh pelaksanaan yang baik, baik dalam bentuk program dan kegiatan yang dievaluasi secara berkala. Kerisauan wali kota tentang menyempitnya sempadan sungai, perlunya program normalisasi, tertutupnya saluran irigasi dan drainase oleh warga, serta perlunya solusi membuat sumur resapan menunjukkan belum terwujudnya perencanaan yang sistemis dan konsisten dengan pelaksanaannya.
Kedua, konteks sosial budaya masyarakat (socio-cultural context) sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir. Rendahnya kesadaran sebagian warga mengenai pentingnya saluran irigasi, drainase, membuang sampah tidak pada tempatnya, bahkan tidak hanya sampah rumah tangga tetapi juga sampah industri. Ini semua menunjukkan perlunya solusi mengatasi banjir melalui program peningkatan kesadaran masyarakat. Peran perangkat daerah hingga unit terkecil RT/RW, bahkan organisasi sosial lainnya perlu menekankan pada program ini.
Ketiga, konteks politik (political context) untuk mempercepat penyelesaian masalah banjir. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD di antaranya perlu fokus ke penanganan masalah banjir ataupun runoff ini. Jika hasil pengawasan menuntut perlunya kebijakan khusus dalam menangani banjir, maka dapat dibuat kebijakan berupa perda khusus sebagai pedoman pemerintah daerah untuk lebih memudahkan dalam implementasinya, bahkan mungkin termasuk penganggarannya. Pendek kata, fungsi legislasi, kontrol, dan penganggaran yang dimiliki DPRD perlu juga dioptimalkan untuk mengatasi persoalan ini.
Melalui pendekatan memahami permasalahan secara tepat, kemudian diikuti dengan menetapkan konteks penyelesaian masalah secara tepat, maka permasalahan banjir di Kota Malang akan lebih cepat teratasi. If there is will there is a way, jika ada kemauan yang tulus ikhlas pasti ada jalan yang terbuka lebar. Tentunya kebersamaan antara pemerintah daerah, pengembang, media, akademisi, dan didukung kesadaran masyarakat dalam berbagai lapisan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah banjir di Kota Malang secara komprehensif. (*)
*Penulis adalah dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya sekaligus Dewan Pakar Indonesian Association for Public Administration (IAPA)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



