Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dampak pandemi Covid-19 di daerah, khususnya di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) sangatlah signifikan. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan tingkat kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2020. Di Kota Malang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 9,61 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,88 persen. Begitu juga untuk tingkat kemiskinan naik menjadi 4,44 persen setelah sebelumnya pada 2019 mencapai 4,07 persen. Kabupaten Malang juga mengalami peningkatan TPT dan tingkat kemiskinan. TPT tahun 2020 naik menajdi 5,49 persen setelah sebelumnya di 2019 berada pada 3,70 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga naik menjadi 10,15 persen, dari tahun sebelumnya sebesar 9,47 persen. Untuk Kota Batu, TPT pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada 2020, TPT pada angka 5,77 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,26 persen.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, data proyeksi dari Tim Ekonomi FEB UB menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki dampak terdalam dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada kisaran -1,57 (asumsi dampak berat) sampai dengan 0,9 persen (asumsi dampak ringan) sampai dengan akhir tahun 2020. Namun, jika di tahun 2021 dengan asumsi sektor-sektor yang menjadi unggulan kembali berjalan khususnya pariwisata, maka Kota Batu diproyeksikan memiliki angka pertumbuhan paling tinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu pada kisaran 5,8 persen-7 persen. Dalam hal ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran 4,9 persen-5,9 persen.
Kota Malang diproyeksikan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonominya terkontraksi pada kisaran -1,5 persen sampai dengan 0,9 persen, sementara untuk tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1 persen- 6,1 persen. Selanjutnya, untuk Kabupaten Malang pada tahun 2020 diproyeksikan pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi pada kisaran -1,4 persen sampai dengan 0,8 persen, sementara untuk tahun 2021 diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada kisaran 4,9 persen- 5,9 persen.
Masih merujuk pada hasil proyeksi tersebut, sumber pertumbuhan ekonomi di Malang Raya pada tahun 2021 diharapkan berasal dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian pada berbagai skala ekonomi. Secara spesifik, Kota Malang dapat mengoptimalkan sumber pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa (pendidikan, kesehatan, keuangan, akomodasi, serta makanan dan minuman).
Sedangkan Kota Batu sumber pertumbuhan dapat di-push melalui sektor pertanian, perdagangan, dan penyediaan akomodasi serta makanan minuman. Kondisi ini akan sangat positif, sejalan dengan pulihnya sektor pariwisata di Kota Batu. Sementara itu, untuk Kabupaten Malang percepatan pertumbuhan ekonomi dapat difokuskan pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Sektor-sektor ekonomi yang diharapkan menopang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi tersebut merupakan sektor-sektor yang berkontribusi besar dalam struktur PDRB.
Pemulihan sektor ekonomi tersebut diharapkan didukung dengan prioritas anggaran yang memadai dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah mengalami kendala dengan adanya penyesuaian dana transfer (DAU, DAK, DBH) karena target penerimaan pemerintah yang mengalami kontraksi. Namun, pemerintah pusat masih memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber penerimaan pemerintah daerah melalui dana insentif daerah (DID) maupun hibah dari kementerian/lembaga (K/L). Sumber pendanaan tersebut bersifat kompetisi, artinya ada persyaratan yang harus dipenuhi dan pemerintah daerah harus berjuang untuk memperoleh DID maupun hibah K/L.
Perjuangan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk inovasi dan kreativitas program pembangunan, khususnya dalam penyediaan layanan publik. Selain itu, capaian-capaian indikator kinerja daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian untuk mendapatkan DID. Di samping itu, pemerintah daerah juga harus kreatif dalam menyusun program-program pembangunan yang in-line dengan program pemerintah pusat, hal ini memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapat dukungan pendanaan dari K/L terkait melalui hibah dan DAK dengan mekanisme cost sharing maupun full funded.
Pinjaman Daerah, Kerja Sama Swasta
Untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah, pemerintah pusat telah memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya dengan melakukan pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai perusahaan investasi di bawah Kementerian Keuangan untuk mengelola pinjaman daerah ini. Proyek-proyek infrastruktur strategis yang sifatnya revenue generating, misalnya pembangunan sport center, kawasan wisata, dan pembangunan rumah sakit atau pasar dapat dibiayai dengan pinjaman daerah, selama debt service coverage ratio (DSCR) pemerintah daerah di atas 2,5 persen.
Investasi swasta juga dapat menjadi pilihan utama di dalam mendukung pembiayaan proyek strategis daerah yang memiliki nilai komersial. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau dikenal dengan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU). Perwujudan KPS maupun KPDBU dibutuhkan perlakuan yang adil (fairness) dan transparansi (transparent). Selain itu, insentif fiskal juga perlu diberikan pada investor, seperti layanan perijinan yang baik akan mendukung peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Ekonomi Kreatif
Percepatan pemulihan ekonomi juga dapat ditempuh dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Contoh empiris keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal telah ditunjukkan oleh Bali dan Jogja yang menjadikan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini juga diikuti oleh Kabupaten Banyuwangi yang sangat apik memadukan budaya dan ekonomi kreatif mereka dalam memacu pariwisata lokal. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah mengungkit perekonomiannya dimulai dari pengembangan sektor pariwisata, karena hal ini akan menstimulan sektor ekonomi lainnya, seperti akomodasi, makanan minuman, perdagangan, ekonomi kreatif, dan bentuk usaha kecil lainnya untuk tumbuh dan bangkit.
Kesungguhan dan goodwill pemerintah (daerah) menjadi kunci penyelesaian permasalahan yang ada. Pelaksanaan vaksinasi (pengelolaan kesehatan), memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya, perencanaan program pembangunan yang transparan, akuntabel, dan terukur, adalah faktor-faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi Malang Raya, saat ini. Wallahu’alam. (*)
Penulis:
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB ) Universitas Brawijaya (UB), sekaligus Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) FEB UB.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



