Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa kali saya bertemu dengan Deddy Wahjudi. Dia alumnus SMAN 3 Kota Malang. Arsitek lulusan ITB Bandung. Lalu melanjutkan studinya ke luar negeri. Dapat gelar Master of Engineering (MEng) dari Nihon University. Lalu lanjut gelar PhD di bidang desain di Chiba University. Keduanya di Jepang. Sehari-hari dia adalah dosen di ITB, selain juga punya lembaga konsultan LABO yang bergerak di bidang arsitektur dan desain.
Deddy termasuk dalam jajaran arsitek di Indonesia yang punya nama. Dulu dia beberapa kali bekerja sama dengan Ridwan Kamil, yang juga seorang arsitek, jauh sebelum dia menjadi Wali Kota Bandung dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat.
Prestasi terbaru Deddy, tahun lalu bersama lembaga konsultannya LABO, berhasil menjadi pemenang dalam sayembara desain revitalisasi kawasan Taman Medan Merdeka dan Tugu Monumen Nasional (Monas). Sebelumnya, sederet prestasi sempat dia bukukan. Pernah menjadi juara II kompetisi desain kawasan Taman Margasatwa Ragunan pada 2019. Pernah juga menjadi juara I kompetisi desain patung Kemayoran pada 2018.
Meski saat ini tinggal di Jakarta dan banyak berkiprah di ibu kota itu, serta sering berkeliling ke hampir seluruh wilayah di Indonesia, Deddy sangat mencintai Kota Malang. Setiap kali ngobrol dengan saya, dia selalu menanyakan perkembangan dan dinamika Kota Malang. Saat ini pun setiap kali ada acara ke Jawa Timur, khususnya saat ke Jombang (tempat asal kakek-neneknya), dia sering menyempatkan waktunya mampir ke Kota Malang.
Kamis lalu (11/3) saya kembali ngobrol dengan dia. Seperti biasa, banyak hal yang kami obrolkan. Salah satu bahan obrolan yang menarik perhatian saya adalah soal Alun-Alun Bunder. Atau Alun-Alun Tugu. Menurut dia, Alun-Alun Tugu tak seharusnya dipagari tembok secara berkeliling. ”Apa pun, Alun-Alun Bunder adalah fasilitas publik, dan sebagai fasilitas publik, tak seharusnya dipasangi pagar berkeliling seperti itu,” katanya. Dia lantas menyinggung soal arsitek dari Belanda, Thomas Karsten. Ketika dulu dia dipasrahi mendesain Kota Malang, konsepnya adalah Kota Malang didesain sebagai The Garden City. Karsten-lah yang mendesain Alun-Alun Bunder dengan konsep Jawa. Namun, saat itu kawasan Alun-Alun Bunder diperuntukkan eksklusif hanya untuk orang Eropa. Karena pada saat itu yang menjadi Gubernur Jenderal J. P. Coen, maka Alun-Alun Bunder itu dinamakan J. P. Coen Plein. Tujuannya membuat wibawa J. P. Coen memancar di Alun-Alun Bunder itu (Basundoro, 2009).
Selain mendesain Alun-Alun Bunder, Karsten-lah yang mendesain taman di Jalan Ijen yang sampai saat ini masih terjaga keasriannya. Makanya, sebagai bagian dari The Garden City, menurut Deddy, rasanya kurang pas jika Alun-Alun Bunder dipagari berkeliling seperti yang disaksikan saat ini.
Lantas, mengapa Alun-Alun Bunder dipagari? Konon, karena saat itu seringnya terjadi kerusakan terhadap tanaman dan bunga-bungaan di Alun-Alun Bunder itu akibat diinjak-injak oleh oknum masyarakat yang tak bertanggung jawab. Itu sering terjadi setiap kali ada momen malam tahun baru. Dan memang, salah satu titik kumpul paling favorit masyarakat di malam tahun baru adalah Alun-Alun Bunder itu. Bisa jadi, demi melindungi tanaman dan bunga-bungaan yang ada di dalam areal Alun-Alun Bunder agar tak mudah dirusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab, maka dibikinlah pagar berkeliling.
Jika memang tujuannya bikin pagar agar tanaman dan bunga-bungaan yang ada di dalamnya tidak mudah dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab, mungkin bisa dipahami. Tapi, sebagai sebuah aset publik, lalu aset publik itu dipagari sedemikian rupa, meski ada alasannya, tetap saja ini sama halnya dengan upaya pembatasan. Karena, di satu sisi, pagar dibikin untuk melindungi. Tapi, pada sisi lain, pagar bisa juga dimaknai sebagai upaya pembatasan, sehingga aspek untuk lebih mudah diakses publik menjadi berkurang.
Menurut saya, Alun-Alun Bunder yang didalamnya terdapat bangunan tugu bersejarah harus mudah diakses. Begitu orang melintas di sana, pandangannya harus bebas melihat taman dan tugu yang ada di tempat itu. Jadi, tak boleh terhalang oleh pagar. Mengapa? Karena kawasan Alun-Alun Bunder yang di dalamnya terdapat tugu adalah kawasan bersejarah. Diharapkan, ketika orang melintas di Alun-Alun Bunder dan menyaksikan bangunan tugu yang ada di dalamnya, akan langsung terasosiasi dengan narasi bersejarah yang mewarnai keberadaan Alun-Alun Bunder tersebut.
Alun-Alun Bunder menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Belanda. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, rakyat Malang menandainya dengan membangun tugu yang disebut sebagai Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun Bunder itu. Peletakan batu pertama dilakukan pada 17 Agustus 1946. Keberadaan dari tugu ini sekaligus untuk menandai bahwa Alun-Alun Bunder adalah milik rakyat Malang. Bukan lagi eksklusif dikuasai Belanda.
Sayangnya, tak berapa lama Tugu Kemerdekaan itu dihancurkan oleh Belanda pada saat agresi pada 23 Desember 1948. Beberapa tahun kemudian, Tugu Kemerdekaan yang hancur itu dibangun kembali. Dan pada 20 Mei 1953, Tugu Kemerdekaan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Foto kehadiran Bung Karno (panggilan akrab Soekarno) saat peresmian, yang saat itu dihadiri ribuan rakyat Malang, diabadikan sampai sekarang.
Pada 14 Juli 1970, Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun Bunder dijadikan sebagai lambang Kota Malang, menggantikan lambang kota yang sebelumnya berbentuk garuda. Ini menunjukkan betapa pentingnya Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun Bunder hingga keberadaannya dijadikan sebagai lambang Kota Malang.
Alun-Alun Bunder dan juga Tugu Kemerdekaan juga menjadi saksi bisu tragedi yang pernah terjadi dan menggemparkan tanah air. Di mana, pada saat itu para penghuni di dua gedung yang lokasinya berhadapan dengan Alun-Alun Bunder (Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang) ditangkap KPK. Tak tanggung-tanggung, peristiwa yang terjadi pada 2018 itu membuat 41 legislator DPRD Kota Malang ditangkap dan ditahan KPK karena terlibat kasus suap. Begitu juga dengan Wali Kota Malang beserta seorang pejabatnya.
Maka, keberadaan Alun-Alun Bunder dan bangunan tugunya, hendaknya benar-benar dijadikan monumen untuk mengetahui sejarah di masa lalu. Dijadikan monumen, agar kesalahan yang pernah terjadi tak akan terjadi lagi di masa kini dan di masa yang akan datang. Soal usulan agar pagar yang mengelilingi Alun-Alun Bunder dihilangkan agar masyarakat lebih leluasa mengaksesnya, silakan Anda menanggapinya. Termasuk Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan juga para anggota dewan yang terhormat. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Deddy termasuk dalam jajaran arsitek di Indonesia yang punya nama. Dulu dia beberapa kali bekerja sama dengan Ridwan Kamil, yang juga seorang arsitek, jauh sebelum dia menjadi Wali Kota Bandung dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat.
Prestasi terbaru Deddy, tahun lalu bersama lembaga konsultannya LABO, berhasil menjadi pemenang dalam sayembara desain revitalisasi kawasan Taman Medan Merdeka dan Tugu Monumen Nasional (Monas). Sebelumnya, sederet prestasi sempat dia bukukan. Pernah menjadi juara II kompetisi desain kawasan Taman Margasatwa Ragunan pada 2019. Pernah juga menjadi juara I kompetisi desain patung Kemayoran pada 2018.
Meski saat ini tinggal di Jakarta dan banyak berkiprah di ibu kota itu, serta sering berkeliling ke hampir seluruh wilayah di Indonesia, Deddy sangat mencintai Kota Malang. Setiap kali ngobrol dengan saya, dia selalu menanyakan perkembangan dan dinamika Kota Malang. Saat ini pun setiap kali ada acara ke Jawa Timur, khususnya saat ke Jombang (tempat asal kakek-neneknya), dia sering menyempatkan waktunya mampir ke Kota Malang.
Kamis lalu (11/3) saya kembali ngobrol dengan dia. Seperti biasa, banyak hal yang kami obrolkan. Salah satu bahan obrolan yang menarik perhatian saya adalah soal Alun-Alun Bunder. Atau Alun-Alun Tugu. Menurut dia, Alun-Alun Tugu tak seharusnya dipagari tembok secara berkeliling. ”Apa pun, Alun-Alun Bunder adalah fasilitas publik, dan sebagai fasilitas publik, tak seharusnya dipasangi pagar berkeliling seperti itu,” katanya. Dia lantas menyinggung soal arsitek dari Belanda, Thomas Karsten. Ketika dulu dia dipasrahi mendesain Kota Malang, konsepnya adalah Kota Malang didesain sebagai The Garden City. Karsten-lah yang mendesain Alun-Alun Bunder dengan konsep Jawa. Namun, saat itu kawasan Alun-Alun Bunder diperuntukkan eksklusif hanya untuk orang Eropa. Karena pada saat itu yang menjadi Gubernur Jenderal J. P. Coen, maka Alun-Alun Bunder itu dinamakan J. P. Coen Plein. Tujuannya membuat wibawa J. P. Coen memancar di Alun-Alun Bunder itu (Basundoro, 2009).
Selain mendesain Alun-Alun Bunder, Karsten-lah yang mendesain taman di Jalan Ijen yang sampai saat ini masih terjaga keasriannya. Makanya, sebagai bagian dari The Garden City, menurut Deddy, rasanya kurang pas jika Alun-Alun Bunder dipagari berkeliling seperti yang disaksikan saat ini.
Lantas, mengapa Alun-Alun Bunder dipagari? Konon, karena saat itu seringnya terjadi kerusakan terhadap tanaman dan bunga-bungaan di Alun-Alun Bunder itu akibat diinjak-injak oleh oknum masyarakat yang tak bertanggung jawab. Itu sering terjadi setiap kali ada momen malam tahun baru. Dan memang, salah satu titik kumpul paling favorit masyarakat di malam tahun baru adalah Alun-Alun Bunder itu. Bisa jadi, demi melindungi tanaman dan bunga-bungaan yang ada di dalam areal Alun-Alun Bunder agar tak mudah dirusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab, maka dibikinlah pagar berkeliling.
Jika memang tujuannya bikin pagar agar tanaman dan bunga-bungaan yang ada di dalamnya tidak mudah dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab, mungkin bisa dipahami. Tapi, sebagai sebuah aset publik, lalu aset publik itu dipagari sedemikian rupa, meski ada alasannya, tetap saja ini sama halnya dengan upaya pembatasan. Karena, di satu sisi, pagar dibikin untuk melindungi. Tapi, pada sisi lain, pagar bisa juga dimaknai sebagai upaya pembatasan, sehingga aspek untuk lebih mudah diakses publik menjadi berkurang.
Menurut saya, Alun-Alun Bunder yang didalamnya terdapat bangunan tugu bersejarah harus mudah diakses. Begitu orang melintas di sana, pandangannya harus bebas melihat taman dan tugu yang ada di tempat itu. Jadi, tak boleh terhalang oleh pagar. Mengapa? Karena kawasan Alun-Alun Bunder yang di dalamnya terdapat tugu adalah kawasan bersejarah. Diharapkan, ketika orang melintas di Alun-Alun Bunder dan menyaksikan bangunan tugu yang ada di dalamnya, akan langsung terasosiasi dengan narasi bersejarah yang mewarnai keberadaan Alun-Alun Bunder tersebut.
Alun-Alun Bunder menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Belanda. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, rakyat Malang menandainya dengan membangun tugu yang disebut sebagai Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun Bunder itu. Peletakan batu pertama dilakukan pada 17 Agustus 1946. Keberadaan dari tugu ini sekaligus untuk menandai bahwa Alun-Alun Bunder adalah milik rakyat Malang. Bukan lagi eksklusif dikuasai Belanda.
Sayangnya, tak berapa lama Tugu Kemerdekaan itu dihancurkan oleh Belanda pada saat agresi pada 23 Desember 1948. Beberapa tahun kemudian, Tugu Kemerdekaan yang hancur itu dibangun kembali. Dan pada 20 Mei 1953, Tugu Kemerdekaan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Foto kehadiran Bung Karno (panggilan akrab Soekarno) saat peresmian, yang saat itu dihadiri ribuan rakyat Malang, diabadikan sampai sekarang.
Pada 14 Juli 1970, Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun Bunder dijadikan sebagai lambang Kota Malang, menggantikan lambang kota yang sebelumnya berbentuk garuda. Ini menunjukkan betapa pentingnya Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun Bunder hingga keberadaannya dijadikan sebagai lambang Kota Malang.
Alun-Alun Bunder dan juga Tugu Kemerdekaan juga menjadi saksi bisu tragedi yang pernah terjadi dan menggemparkan tanah air. Di mana, pada saat itu para penghuni di dua gedung yang lokasinya berhadapan dengan Alun-Alun Bunder (Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang) ditangkap KPK. Tak tanggung-tanggung, peristiwa yang terjadi pada 2018 itu membuat 41 legislator DPRD Kota Malang ditangkap dan ditahan KPK karena terlibat kasus suap. Begitu juga dengan Wali Kota Malang beserta seorang pejabatnya.
Maka, keberadaan Alun-Alun Bunder dan bangunan tugunya, hendaknya benar-benar dijadikan monumen untuk mengetahui sejarah di masa lalu. Dijadikan monumen, agar kesalahan yang pernah terjadi tak akan terjadi lagi di masa kini dan di masa yang akan datang. Soal usulan agar pagar yang mengelilingi Alun-Alun Bunder dihilangkan agar masyarakat lebih leluasa mengaksesnya, silakan Anda menanggapinya. Termasuk Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan juga para anggota dewan yang terhormat. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
