Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Membedah Sisi Ekonomi Vaksin

I
Penulis: Indra Andi❯
Photo
Photo
Wabah Covid-19 telah berlang­sung selama lebih dari 2 tahun sejak pertama kali diumumkan oleh WHO seba­gai pandemi. Pembatasakn ke­giatan yang ketat cukup meng­hambat upaya riset untuk mencari obat dari virus me­matikan ini; sementara ketidakstabilan geopolitik global karena isu vaksin cukup menghalangi kelancaran ke­giatan perdagangan antar negara. Perusahaan farmasi di seluruh dunia perlu menda­patkan dana dalam jumlah besar dari investor karena penelitian vaksin memerlukan pengujian bertingkat dan kontrol kualitas yang ketat.

Kombinasi dari tantangan pemasaran yang terbatas dan biaya investasi yang tinggi mem­buat perusahaan farmasi untuk menetapkan harga yang tinggi pada produknya, de­­ngan cara menilai tingkat lua­ran yang perlu diproduksi dan mempertimbangkan per­mintaan pasar. Perilaku ini dise­but praktik monopoli dan dilin­dungi oleh hak kekayaan intelektual (IP) atau hak cipta dari produk yang dipa­ten­kan. Hal ini dibenarkan karena investor menginginkan pengembalian yang tinggi untuk menutup biaya yang dikeluarkan.
Ketika banyak negara sedang terpu­ruk oleh cengkeraman Covid-19, banyak ahli etika berpendapat bahwa memper­ta­hankan hak kekayaan inte­lektual secara kaku di industri farmasi bukanlah hal yang bijak, mengingat tingkat pe­bandingan penduduk yang divaksinasi di setiap negara terpaut cukup jauh. Sangat jelas terlihat adanya ketimpangan distribusi vaksin, dan salah satu faktor penghambat tersebut adalah rantai ruwet yang membatasi produksi dan distribusi, termasuk hak kekayaan intelektual.
Perlindungan terhadap hak ke­kayaan intelektual atau pa­ten memang diperlukan mene­tapkan standar dengan me­mastikan kualitas, dengan de­mikian semakin memperkuat infrastruktur kesehatan mas­­yarakat yang andal dan efektif. Mempromosikan ino­vasi sangat penting; tetapi un­tuk melakukan riset dan pengem­bangan penemuan produk ilmiah juga diperlukan investasi. Perlindungan paten memberikan insentif untuk mewujudkan ide-ide inovatif menjadi penelitian calon-calon terapi potensial untuk penyakit baru yang ditemukan setiap hari.
Meskipun pemerintah meng­anggap upaya vaksinasi massal sebagai satu-satunya cara untuk mempercepat kekebalan massal (herd immunity), obat untuk penyakit baru seperti vaksin Covid-19 masih dianggap produk langka dan untuk saat ini belum ada pengganti produk ini di pasaran. Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan hak paten dan insentif hak cipta untuk melindungi hak kekayaan intelektual penemu vaksin dan menjamin pendapatan finansial mereka. Paten berfungsi sebagai imbalan atas investasi dalam mengembangkan produk penting untuk melindungi khalayak ramai.
Terisolasi dari calon pesaing, perusahaan farmasi dengan hak paten dapat menikmati keuntungan ekonomi yang positif untuk waktu yang lama dan tidak harus berbagi pasar dengan barang alternatif oleh karena perlindungan khusus yang diberikan. Perusahaan mampu mencapai efisiensi produktif dan alokatif, sehingga memperoleh keuntungan maksimum yang ditentukan oleh harga maksimum dibayarkan oleh konsumen dikurangi total biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk produksi vaksin per dosis. Namun, praktik ini disebut dapat merugikan kesejahteraan umum dan memperdalam masalah ketimpangan yang sudah parah akibat COVID itu sendiri.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mendorong diskriminasi harga tanpa menangguhkan hak paten produk. Melalui penerapan ini, perusahaan masih memiliki kendali penuh atas hak keka­yaan intelektualnya tetapi bebas menentukan harga pada taraf yang berbeda. Diskriminasi harga akan bermanfaat bagi negara-negara berkembang di mana harga vaksin dianggap terlalu mahal. Dengan menge­nakan harga yang berbeda untuk setiap kelompok sasaran yang berbeda, berbagai negara dapat mendapatkan vaksin dengan harga yang wajar sesuai dengan kekuatan ekonomi masing-masing, kemampuan pengadaan, dan kebutuhan program vaksinasi massal di negara tersebut. Secara ekonomi, melalui diskriminasi harga semua orang bisa mendapatkan harga yang wajar dengan tetap mendapatkan kualitas produk yang sama.
Diskriminasi harga menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pasar tanpa menga­baikan hak paten yang dibe­rikan oleh pemerintah dan sejalan dengan tanggung jawab sosial kesejahteraan umum. Namun, diskriminasi harga dapat memicu konflik politik jika tidak dijalankan melalui diplomasi layanan kesehatan yang benar dan etis, karena setiap negara dapat memiliki harga yang berbeda di pasar. Meski demikian, Langkah ini adalah cara termudah untuk mendistribusikan vaksin ke se­luruh dunia dengan tetap men­jamin hak paten dan men­jaga agar harga tetap dapat dise­suai­kan sesuai kondisi negara yang menerima distribusi vaksin.
Namun, di luar itu semua, isu perlin­dungan hak kekayaan intelek­tual produk farmasi khu­susnya vaksin Covid-19 masih menjadi tantangan uta­ma dalam peredarannya. Hal ini dikarenakan regulasi pa­ten yang ketat, dengan dalih supaya produk tidak mudah dibajak. Perusahaan farmasi mengkhawatirkan munculnya produk palsu yang kualitasnya akan menurun seiring de­ngan beberapa kali proses turunannya. Konsekuensi buruk lain jika terjadi pengabaian hak kekayaan intelektual adalah munculnya vaksin yang tidak teruji, melanggar etika, dan berkualitas rendah yang tidak dapat menunjukkan efek tera­peutik yang diinginkan terhadap virus yang ada, lebih parahnya lagi tidak mampu menangani mutasi baru.
Perdebatan antara sisi hak kekayaan intelektual dan sisi kesejahteraan publik dalam masalah ini tidak berhenti sampai di situ. Bahkan belum tentu penerapan diskriminasi harga akan menjamin keber­hasilan distribusi secara merata. Mungkin harga bisa saja akan mengikuti pasar, tetapi belum tentu diikuti dengan kebijakan label. Saat ini, masalah utama terletak pada kapasitas produksi dan distribusi perusahaan farmasi di negara maju yang tidak dapat memenuhi permintaan negara berkembang tanpa kapasitas penelitian dan pengembangan untuk memulai, tetapi mereka tidak dapat disangkal memiliki sejumlah besar sumber daya dan tenaga kerja yang tersedia untuk mulai produksi dan distribusi vaksin secara massal.
Afrika Selatan dan beberapa negara berkembang lainnya saat ini sedang mengajukan proposal penundaan paten sementara (TRIPS waiver) ke WTO untuk menangguhkan atau menunda hak paten yang diberikan untuk vaksin Covid. Perlu disadari kita semua sedang menghadapi keadaan darurat di mana beberapa negara mengalami gelombang wabah berkelanjutan. Mengabaikan untuk sementara hak paten hak kekayaan intelektual untuk vak­sin tidak sama dengan me­rusak tatanan sistem ekonomi, karena masih ada kesempatan dalam riset dan pengembangan jenis vaksin Covid selanjutnya dengan teknologi yang lebih baik, bahan yang lebih murah, dan kemanjuran yang lebih tinggi untuk memerangi virus. Hal Ini semestinya tam­pak menguntungkan bagi perusahaan farmasi, bahkan lebih baik daripada kebijakan diskriminasi harga. Tapi usulan ini mendapat tentangan keras dari banyak kalangan.
Melalui proposal TRIPS waiver, perusahaan farmasi memang tidak dapat mema­sang harga tinggi lagi karena perusahaan lain dapat mema­sok produk yang hampir sama tanpa menanggung atau ha­nya menanggung sebagian biaya investasi awal semasa riset berlangsung. Pasar akan merespons dengan menurunkan harga keseluruhan vaksin, sehingga membuka peluang ketersediaan vaksin secara luas untuk umum. Vaksin ini kemudian menjadi komoditas normal yang mematuhi hukum keseimbangan pasar sederhana, yakni harga barang yang lebih tinggi menurunkan permintaan, dan sebaliknya.
Tentu saja, penundaan paten tidak berarti timbul kegagalan dalam ekonomi pasar, melainkan masih dapat dianggap sebagai suatu mekanisme di mana pasar mengalihkan modalnya ke model produksi yang lebih murah untuk memenuhi permintaan yang tinggi, memak­simalkan kapasitas produksi. Oleh karena itu meskipun suspense hak paten ini bersifat sementara, permintaan vaksin yang sangat besar dapat dipenuhi dan perusahaan farmasi tetap akan berhasil mencapai efisiensi serta memberikan manfaat yang maksimal kepada pasar secara langsung. Bahkan, bisa saja dilakukan penggabungan penundaan hak paten dengan diskriminasi harga untuk kombinasi yang lebih baik lagi.
Jika perusahaan farmasi dan pemerintah negara-negara maju tetap pada keyakinannya untuk mempertahankan penegakan hak paten yang kaku, maka bisa-bisa tidak akan pernah ada pasar untuk menjual vaksin ini lagi karena angka kematian terlalu tinggi dapat benar-benar merusak rantai penggerak roda perekonomian. Dengan demikian, dunia tidak akan bertahan lagi dan telah jatuh ke ambang kegagalan moral yang dahsyat.

*Penulis adalah mahasiswa Magister Bioetika Universitas Gadjah Mada sekaligus kontributor Heuristik.id dan Generasi Muda-Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya (FKWTMR) albert-yang@mail.com

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer