Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Etika Pejabat, Era Pandemi dan Sense of Crisis

I
Penulis: Indra Andi❯
Photo
Photo
DI era pandemi Covid 19, hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia dan Dunia merasa prihatin, mengingat betapa susahnya menjalani hidup dan kehidupan, berbagai keterbatasan interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama dan seterusnya telah dirasakan, kebebesan hidup yang selama ini untuk membangun budaya dan peradaban seakan-akan tanpa batas, yang membatasi adalah nilai, norma dan moral, tetapi saat pandemi harus dilakukan pembatasan dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk pembatasan mobilisasi kehidupan manusia antar daerah, wilayah, pulau, bahkan antar Negara. Lalu agar manusia tetap survive dalam hidup, maka harus lebih efektif dan efisien dalam segala bidang tak terkecuali  peran dalam birokrasi pemerintahan.

Pejabat publik adalah adalah komunitas strategis dalam perannya membangun bangsa dan negara,  sudah seharusnya memiliki sense of crisis dalam penanganan Covid-19 dan menjembatani berbagai kesulitan masyarakat. Selain membantu sesama manusia, pejabat publik sudah sewajarnya gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait akibat pandemic Covid-19, apalagi dalam kedaruratan, pejabat publik dan Aparatur Sipil Negera (ASN) harus terdepan dalam melakukan bela negara dan melindungi seluruh komponen bangsa. Maka dari itu pejabat publik dan ASN harus memiliki sense of crisis dengan membantu masyarakat di era pandemi Covid-19, salah satunya sebagai agen perubahan dan menjadi teladan kedermawanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan financial karena pejabat publik dan ASN adalah wajah pemerintah.

Bila memperhatikan statement Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, ia menilai bahwa politisasi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat wabah virus corona atau Covid-19 menunjukkan rendahnya sebagian etika pejabat negara, perbuatan seperti itu secara moral tidak dibenarkan. Dana bansos itu dana negara, adalah hasil pajak dari warga negara, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, jika ada pejabat saat pembagian bansos lalu menempelkan wajah atau simbol lain yang berkaitan dengan dirinya bahkan sebagian dikorupsi, adalah perbuatan yang kurang terpuji. Perbuatan itu menodai dan menipu rakyat, membohongi rakyat, karena ia seolah-olah dermawan, padahal menggunakan uang rakyat dan negara, tetapi justru ia menumpang popularitas sumber dana publik.

Kasus penyalahgunaan pemberian bantuan dengan memasang foto oleh sebagian  pejabat publik, merupakan suatu tindakan yang tidak etis.  Pemberian bantuan apapun bentuknya tidak boleh memasang foto pejabat, karena hal tersebut tidak etis dan kurang baik. Pemasangan foto pejabat, dalam konteks gerakan penanganan darurat kesehatan merupakan satu tindakan yang kurang etis, dan dapat mencederai gerakan solidaritas masyarakat yang peduli masyaarakat miskin yang terdampak Covid-19. Masyarakat saja tidak pernah memberi identitas foto, justru terdapat pejabat menempel foto. Seyogyanya ketika memberi bantuan sosial kepada masyarakat, lebih baik memasang tagline imbauan tetap berada di rumah, menjaga prokes, pentingnya vaknasi untuk menjaga herd immunity dibandingkan dengan menempelkan sticker foto pejabat. Oleh karena itu, perlu mejadi perhatian bagi semua khalayak khususnya pejabat-pejabat publik untuk tidak memanfaatkan ruang kesusahan, menjadi ruang politik dan kebutuhan lain di luar kepentingan darurat kesehatan, dan ini terkat etika publik.

Sisi lain, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus berpendapat, penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona atau Covid-19 adalah menjadi modal elektoral sebagian para petahana atau incumbent. Sebagian para petahana akan melakukan berbagai cara agar mereka mendapat simpati dari masyarakat dengan penyaluran bansos tersebut. Calon kepala daerah petahana merupakan pihak yang paling mungkin bisa menyalahgunakan bansos, untuk kepentingan elektoral. Ia melihat, para petahana menjadikan masa penanganan pandemi Covid-19 sebagai medan strategis untuk memperlihatkan kepeduliannya terhadap rakyat. Padahal kepedulian itu secara pribadi dilakukan untuk kepentingan mempersiapkan kontestasi pilkada. Calon kepala daerah petahana dengan reputasi kepemimpinan yang buruk akan memanfaatkan betul momentum bansos. Dia ingin memperbaiki citra kepemimpinannya agar membangkitkan harapan dan kepercayaan pemilih menjelang pelaksanaan pilkada.

Persoalan etis

Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi persoalan medis dan ekonomis, tetapi menyangkut persoalan etis. Etika atau filsafat moral merupakan cabang filsafat yang mengulas baik buruknya sikap dan tindakan manusia. Berbagai persoalan etis muncul ke permukaan saat pandemi Covid-19, yang paling menonjol persoalan etika medis, karena para dokter dan para perawat harus mengambil keputusan ketika berhadapan dengan pasien Covid-19. Kriteria apa yang digunakan para dokter dan perawat untuk menangani pasien Covid-19 yang membludak, padahal tenaga dokter dan perawat sangat  terbatas! Bila alat bantu pernapasan (ventilator) lebih sedikit dari pada pasien Covid-19 yang parah, lalu kepada pasien mana alat bantu pernapasan itu harus diutamakan! Selain persoalan etika medis di atas, muncul juga persoalan etis dari para penentu kebijakan publik. Para kepala negara dan pemerintahan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah memberlakukan pembatasan mulai dari tingkat moderat, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga lockdown dengan maksud menyelamatkan warganya dari amukan Covid-19. Akan tetapi, dampak dari penghentian kegiatan ekonomi dan bisnis selama pembatasan sosial telah banyak menyebabkan jutaan orang menderita karena kehilangan pekerjaan, bahkan ada sebagian kelaparan karena tidak memiliki akses menerima bantuan, ketika ada bantuan sering kali juga tidak sampai pada sebagian di antara mereka yang miskin.

Dalam menyikapi pandemi Covid-19, para pengambil kebijakan kerap berhadapan dengan keputusan dilematis; contohnya kebijakan pemberlakuan PSBB, di satu sisi, kebijakan itu bertujuan menghentikan penyebaran virus corona agar masyarakat tidak tertular. Namun, di lain pihak, hal itu dapat melumpuhkan roda perekonomian sehingga dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Kalau PSBB tidak diberlakukan dan roda perekonomian berlangsung normal, angka penularan virus corona diperkirakan akan meningkat tajam, korban meninggal akan semakin bertambah, di sinilah dibutuhkan kearifan pemerintah.

Bila teori etika sebagai landasan, tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan etis! Ada berbagai teori etika yang biasanya dijadikan sebagai landasan bertindak dan mengambil keputusan. Setiap aliran memberikan jawaban yang berbeda bila mana seseorang berhadapan dengan persoalan etis. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan; pertama, etika deontologis yang mendasari sebuah tindakan pada kewajiban, yang menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik. Tindakan itu baik bukan dinilai dari akibat atau tujuan baik dari tindakan, melainkan berdasarkan tindakan baik menurut dirinya sendiri. Etika deontologi menekankan pentingnya kemauan baik dan kesadaran kuat dari pelaku, terlepas dari akibat yang timbul dari perilaku tersebut.

Kelemahan etika ini adalah seseorang berhadapan dengan situasi dilematis, misalnya ada dua kewajiban yang saling mengeliminasi satu sama lain, sedangkan keduanya menuntut untuk dilaksanakan, sehingga berusaha meminimalis dampak negatif; kedua, etika utilitarianisme yang memandang tindakan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat. Suatu tindakan atau keputusan itu dinilai benar secara moral bila menghasilkan hal terbaik bagi banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsipnya adalah "The greatest good for the greatest number", sebanyak mungkin kebaikan untuk sebanyak mungkin orang (memberi manfaat bagi banyak orang). Kendati tampak rasional, etika ini punya kelemahan, secara tidak langsung membenarkan pengorbanan atas minoritas demi mayoritas; ketiga, etika keutamaan yang berfokus pada pengembangan karakter pada diri setiap orang.

Menurut Aristoteles, nilai moral muncul dari pengalaman hidup dalam masyarakat, dari teladan para tokoh besar dalam menghadapi persoalan hidup. Etika keutamaan, bahwa nilai moral tidak didikte oleh perintah atau larangan, namun dihayati dari contoh hidup para tokoh tentang kesetiaan, kejujuran, keadilan dan kasih sayang. Seseorang tidak sekedar melakukan perbuatan adil “doing something that is just”, tetapi adil sepanjang hayat “being a just person”. Manakala seseorang berhadapan dengan situasi dilematis, etika ini memberi jawaban "Teladanilah sikap dan perilaku moral dari tokoh yang kamu kenal, baik dalam masyarakat atau sejarah saat mereka menghadapi situasi yang sama”, itulah tindakan benar secara moral. Kelemahan etika ini adalah kesulitan menemukan tokoh yang bisa diteladani.

Dalam kaitan dengan pandemi Covid-19 yang memunculkan persoalan etis seperti yang sudah diungkapkan di atas, ketiga teori etika deontologi, utilitarianisme, dan etika keutamaan memberikan jawaban yang berbeda terhadap permasalahan etis seperti kriteria apa yang harus digunakan dokter dan perawat dalam merawat pasien Covid-19! Prinsip etika deontologis berpendapat, dokter dan perawat harus menolong semua pasien Covid-19 tanpa pandang bulu karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa pasien. Namun, akan muncul persoalan dari sekian banyak pasien yang terpapar dengan tingkat keseriusan yang beragam, prinsip apa yang harus dilakukan! Sementara itu, prinsip utama etika utilitarianisme adalah dampak dari perbuatan. Dokter dan perawat selama ini telah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan pasien Covid-19, dia pejuang di medan pertempuran dengan mempertaruhkan nyawa diri dan keluarganya, betapa dahsatnya virus Covid-19, itulah yang selama ini dilakukan oleh para dokter dan perawat. Adapun etika keutamaan menekankan bahwa jadilah dokter dan perawat yang lebih baik, karena dari pribadi yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. (kritik dan masukan email ke: masykuri@unisma.ac.id)

 

*Penulis adalah (Rektor Universitas Islam Malang)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer