Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mazhab Baru Jurnalisme

I
Penulis: Indra Andi❯
Photo
Photo
SEPANJANG 2021 lalu, dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Malang mengidentifikasi ada 95 konten sesat alias informasi yang tidak sesuai fakta. Itu baru di Kota Malang. Belum termasuk Kabupaten Malang, Kota Batu, dan daerah lain di luar Malang Raya.

Terungkapnya 95 konten sesat itu setelah pemkot melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar. Itu pun verifikasi terbatas. Misalnya, hanya memverifikasi informasi yang menjadi perhatian publik di Kota Malang. Salah satunya informasi tentang seorang pemuda yang mengalami kecelakaan imbas kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Malang, beberapa waktu lalu. Belakangan baru diketahui bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi jauh sebelum ada pemadaman PJU. Jika cakupan verifikasinya lebih luas, jumlah informasi sesat yang teridentifikasi akan lebih banyak lagi.

Barangkali kita masih bisa berbangga, karena 95 informasi sesat itu bukan dari media mainstream. Melainkan media sosial (medsos). Masalahnya, tidak semua masyarakat memahami bahwa informasi apa pun di medsos tersebut bukan produk jurnalistik. Tentu tidak terikat kode etik jurnalistik. Pemilik akun medsos leluasa menyuguhkan informasi apa saja, termasuk berita bohong.

Lantas bagaimana jika berita di media mainstream diverifikasi? Ketika memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2018 lalu, Dewan Pers mengungkap ada sekitar 500 pengaduan yang masuk. Demikian juga tahun-tahun sebelumnya, rata-rata ada 500 pengaduan per tahunnya.

Jumlahnya meningkat menjadi 608 pengaduan pada 2019, kemudian melonjak lagi menjadi 692 pengaduan pada 2020, dan menembus 747 pengaduan pada 2021. Itu baru Januari-November 2021. Belum termasuk pengaduan susulan pada bulan Desember.

Banyaknya pengaduan yang masuk Dewan Pers imengindikasikan bahwa jurnalisme belum sempurna. Masih ada unsur dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Setidaknya, pelanggaran itu menurut pihak yang mengadu.

Seiring dengan makin banyak bermunculan media siber belakangan ini, potensi terjadinya pelanggaran lebih banyak. Apalagi tidak sedikit media massa yang mengedepankan kecepatan. Berlomba-lomba menyuguhkan informasi paling cepat, meski verifikasinya kurang optimal. Kebenaran informasi yang disuguhkan juga terbuka celah untuk dipertanyakan. Tentu tidak semua media massa begitu. Setidaknya, itu sudah menjadi mazhab baru Jurnalisme, khususnya media siber yang menganggap traffic adalah segala-galanya.

Padahal, tugas utama jurnalis adalah mencari kebenaran, kemudian mengabarkan kepada masyarakat. Dalam mencari kebenaran, kerangka berpikir seorang jurnalis sama seperti filsuf. Yakni sama-sama berawal dari ”rasa ingin tahu” dan ”skeptis” (meragukan).
Dari rasa ingin tahu itulah, jurnalis menggali informasi. Menyusun daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber yang dianggap kapabel di bidang tersebut. Informasi awal dari hasil wawancara itu tidak boleh langsung dipercaya mentah-mentah. Harus disisakan sekian persen keraguan, sehingga dibutuhkan verifikasi untuk memastikan kebenaran tersebut.

Apakah ada jaminan informasi yang disuguhkan pasti benar jika sudah melakukan tahapan tersebut? Tentu tidak ada jaminan. Kebenaran jurnalisme adalah kebenaran yang mengacu pada pengamatan, reportase, dan penggalian data di lapangan. Ini bisa terus berubah sesuai perkembangan fakta-fakta yang ditemukan. Berbeda dengan kebenaran filsafat yang bersifat universal.

Budayawan Emha Ainun Najib mengibaratkan jurnalis sebagai tangan Tuhan di dunia. Itu karena besarnya pengaruh media. Salah satu contoh besarnya pengaruh media adalah perang Amerika Serikat (AS) versus Spanyol pada 1898. Perang terjadi karena dipicu pemberitaan koran yang diterbitkan oleh William Randolph Hearst. Surat kabar itu menyuguhkan informasi tentang tenggelamnya kapal perang AS di Havana Harbor adalah ulah tentara Spanyol. Pemerintahan AS yang mendapat informasi itu langsung menyerang Spanyol. Belakangan baru diketahui bahwa tenggelamnya kapal perang bernama “Maine” itu tidak ada hubungannya dengan tentara Spanyol. Namun perang sudah berkobar dan korban berjatuhan.

Demi kebaikan semua, HPN 2022 yang diperingati pada 9 Februari lalu itu mari kita jadikan sebagai momen refleksi. Bagi awak media, baik media mainstream maupun medsos yang sudah menjalankan kode etik jurnalistik secara optimal, pertahankan. Sedangkan bagi yang masih ada kelemahan di sana-sini, mari kita terus berbenah(*).

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Seriusi Rencana Digitalisasi Pasar, Pemkot Malang Mulai Siapkan Aplikasi Khusus

Seriusi Rencana Digitalisasi Pasar, Pemkot Malang Mulai Siapkan Aplikasi Khusus

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang Nur Widianto mengaku pihaknya telah menyelesaikan pengembangan awal aplikasi digitalisasi pasar tradisional. 

180 Warga Kota Malang Belajar Buat Foto dan Video Bercerita   

180 Warga Kota Malang Belajar Buat Foto dan Video Bercerita  

Sebanyak 180 warga mengikuti pelatihan foto dan videografi. Pelatihan tersebut digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang di Mini Blok Office (MBO) pada 16-17 September.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer