Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Makam 100 Ha

I
Penulis: Indra Andi❯
Photo
Photo
”Saya optimistis pengadaan makam 100 hektare akan terwujud,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji dalam obrolan ringan melalui sambungan telepon, beberapa hari lalu. Lokasinya masih dirahasiakan. Alasannya, dia tidak mau para spekulan tanah ”bermain”, sehingga menyulitkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat membebaskan lahan yang diproyeksikan jadi makam tersebut.

Tapi jika melihat kondisi geografis Kota Malang, perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut kemungkinan disiapkan di Kecamatan Kedungkandang, khususnya di Kelurahan Wonokoyo. Sebab di sisi timur Kota Malang itu masih banyak lahan kosong. ”Lokasinya sudah ada. Lahan 100 hektare (ha) itu nanti menyatu (berada di satu area),” tambah wali kota yang hobi olahraga bulu tangkis itu.
Wacana menyiapkan makam komunal sudah muncul sejak awal 2019 lalu. Namun tiga tahun belakangan ini tidak ada kabar. Tertutup oleh pandemi Covid-19, kelangkaan minyak goreng, dan problematika lain di Kota Malang.

Jika rencana perluasan TPU tersebut terealisasi, salah satu problem masyarakat perkotaan akan tuntas: sulitnya mencari tempat pemakaman. Juga berpotensi meminimalkan praktik ”mafia makam”. Praktik mafia kuburan ini lazim terjadi di kota-kota besar.

Sulitnya mencari tempat untuk memakamkan sanak keluarga yang meninggal menjadi embrio munculnya mafia makam. Di beberapa kasus, ada ahli waris jenazah yang mengeluh lantaran mahalnya biaya pemakaman di Kota Malang. Itu karena tukang gali kubur harus mencarikan lahan terlebih dahulu. Entah betul-betul mencari atau memang lahan sudah ada namun disembunyikan.

Tujuannya agar mendapatkan nilai tawar yang lebih tinggi. Selain biaya jasa gali kubur, juga biaya ”pakai” lahan. Tentu tidak semua tukang gali kubur begitu.
Sebenarnya, pemerintah sudah membuat regulasi untuk meminimalkan praktik “mafia makam”. Salah satunya melalui diterbitkannya Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Intinya, pengembang wajib menyisakan 2 persen dari luas lahan perumahan untuk makam.

Semakin luas area perumahan yang dibangun, tentu semakin luas pula lahan pemakaman yang harus disediakan oleh pengembang. Tapi, regulasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan maksimal. Tidak sedikit pengembang yang ”menyiasati” regulasi tersebut.

Misalnya, pengembang menggandeng perkampungan yang mempunyai TPU. Warga perumahan yang meninggal bisa dimakamkan di TPU perkampungan yang sudah menjalin kerja sama tersebut. Kompensasinya, pengembang membayar retribusi untuk pengelolaan TPU yang menampung warga perumahan tersebut. Dengan begitu, pengembang tidak perlu lagi menyiapkan lahan pemakaman tersendiri di perumahan.

Cara seperti itu sah dan boleh saja dilakukan. Regulasi memberikan celah bagi pengembang yang tidak ingin menyediakan lahan pemakaman. Dari segi bisnis, kerja sama dengan TPU milik perkampungan tentu lebih menguntungkan ketimbang menyediakan lahan sendiri, terutama bagi pengembang kecil. Jika membangun perumahan disertai kompleks pemakaman, risikonya bisa minim pembeli.
Dengan keberadaan makam komunal, pengembang tidak perlu repot-repot menyiapkan lahan untuk makam. Kalau mau, pemkot juga tidak perlu menyiapkan anggaran di APBD. Informasinya, dibutuhkan anggaran Rp 6 miliar untuk pengadaan lahan makam komunal.
Lantas dari mana anggarannya? Minta saja pada pengembang. Caranya, setiap pengembang yang mengajukan izin, wajib membayar jasa makam. Pengembang tidak perlu lagi menyediakan lahan khusus di perumahan. Juga tidak perlu menggandeng TPU di perkampungan. Tapi cukup membayar ke pemkot, lalu warga perumahan bisa dimakamkan di makam komunal tersebut. Agar tidak menyalahi aturan, bikin saja perda sebagai payung hukumnya. Tapi harus dipastikan bahwa isi dalam perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.(*).

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer