Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HARGA jeruk anjlok. Para pedagang dadakan pun banyak bermunculan di tepi jalan. Mereka memasang tulisan harga yang sangat murah dan mencolok di papan kayu, kardus, maupun kertas. Ada yang menjual dengan harga Rp 10 ribu per kilogram, Rp 15 ribu per 2 kilogram, bahkan ada yang membanderol Rp 5 ribu per kilogram. Tergantung kualitas dan ukuran jeruk yang mereka jual.
Di tingkat petani, harganya lebih mengenaskan. Misalnya yang dirasakan petani jeruk di Kota Batu. Para tengkulak sudah berani mematok harga Rp 3.000 per kilogram. Itu pun untuk jeruk yang kualitasnya bagus dan ukurannya besar. Sungguh sangat murah.
Mengapa harga bisa semurah itu? Jawaban para petani sangat kompak. Karena panen bersamaan. Suplai atau pasokan jeruk berlebih, sementara permintaan dari konsumen tidak bertambah. Karena harga yang sangat murah itu, para petani benar-benar berhitung untuk memanen jeruk di lahan mereka. Jangan-jangan hasil penjualan tidak bisa menutup biaya panen. Baik untuk membayar tenaga pemetik jeruk maupun biaya transportasi ke tempat yang bisa dijangkau para pengepul.
Kamis (8/7), saya melintasi sejumlah perkebunan Jeruk di Desa Bumiaji, Kota Batu, yang menuju kawasan wisata Bukit Jengkoang. Di beberapa kebun, tampak pohon-pohon dengan buah jeruk berukuran besar yang sudah benar-benar matang. Warnanya oranye mencolok. Sungguh menggoda pandangan. Serasa bikin air liur berontak, ingin merembes dari sudut bibir.
Menurut salah seorang keluarga petani, jeruk-jeruk itu seharusnya sudah dipetik beberapa hari sebelumnya. Kalau Kamis itu tidak dipetik, beberapa hari kemudian pasti sudah berjatuhan. Kalau pun masih berada di atas pohon, kondisinya sudah terlalu matang. Masih enak kalau langsung dimakan. Tapi kemungkinan tidak akan laku dijual ke pengepul. Sayang sekali, padahal jeruknya bagus-bagus.
”Untung kami ini keluarga besar. Jeruk di kebun bisa dipanen dengan mengerahkan saudara dan kerabat yang jumlahnya banyak. Kalau bayar orang untuk petik jeruk, mungkin gak nyucuk,” kata salah seorang keluarga petani jeruk di desa tersebut.
Kondisi yang sama pernah dirasakan petani cabai. Komoditas yang sebenarnya kerap menyumbang inflasi itu kerap merepotkan petani. Pada saat musim tanam baru berlangsung, harga cabai kerap melejit. Yang busuk pun laku dijual. Namun pada saat musim panen, harganya tersungkur hingga titik terendah.
Seperti sudah menjadi kabar tahunan, selalu ada petani cabai yang akhirnya membiarkan tanaman mereka tidak dipanen. Dibiarkan membusuk dan mengering. Bahkan ada yang emosi dan membabat semua pohon cabai mereka lantaran harga panen yang terlalu murah.
Problem utama masalah seperti itu adalah tata kelola pangan dan pertanian dari pemerintah yang belum optimal. Masyarakat kerap latah menanam komoditas yang nilai jualnya sangat menjanjikan. Mereka tidak melihat kapasitas pasar yang akan menyerap produk tersebut. Maka, beramai-ramai mereka menanam sebuah komoditas dengan berharap untung besar pada saat panen.
Itu pula yang terjadi pada petani umbi porang. Empat atau lima tahun lalu, mereka tergiur kisah sukses para petani porang yang bisa menghasilkan miliaran rupiah. Kini, jumlah petani porang sudah sangat banyak. Harga produk pertanian itu pun tak setinggi dulu. Bahkan sudah banyak yang mengeluh dan merasa ”tertipu” ikut-ikutan membudidayakan porang.
Tentu kita tidak bisa berharap para petani mampu menghitung sendiri kapasitas pasar dalam menyerap produk yang akan mereka tanam. Kemampuan semacam itu hanya ada pada lembaga yang cukup besar. Paling logis, yang punya kemampuan plus wewenang semacam itu adalah pemerintah melalui dinas terkait. Yang mungkin namanya berbeda-beda di setiap provinsi, kabupaten, atau pun kota.
Para petani tentu akan sangat bahagia bila mendapat jaminan bahwa komoditas yang mereka tanam akan terserap pasar pada saat panen. Dengan harga yang bagus. Yang memberi margin besar di atas biaya operasional.
Untuk menuju kondisi semacam itu, pemerintah tentu harus menghitung kapasitas produksi komoditas pertanian di wilayah mereka. Juga kapasitas pasar yang mampu menyerapnya. Jika hitungan sudah ketemu, petani beserta lahan yang tersedia dipetakan jumlahnya. Kemudian diarahkan untuk menanam komoditas yang sesuai dengan jadwal yang tepat. Sehingga ketika musim panen tiba, tidak lagi terjadi kelebihan suplai yang membuat harga terjun bebas.
Teknologi digital sudah teramat maju. Rasanya tidak sulit bagi pemerintah untuk membuat hitungan-hitungan semacam itu. Termasuk menyosialisasikannya kepada para petani, yang pada zaman dulu biasa dikenal dengan istilah ”penyuluhan”. Sudah saatnya pemerintah mendorong para petani menjadi ”smart farmer”. Atau sekalian membuat program ”smart farming” yang menjadikan petani tidak hanya pintar menghasilkan produk berkualitas. Tapi juga mengerti bahwa komoditas yang mereka tanam bisa terserap pasar seluruhnya pada musim panen.
Agar apa yang dirasakan petani jeruk pada Hari Raya Kurban ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Agar mereka benar-benar bisa berkurban hewan sebagai bentuk ”kepatuhan” pada Sang Pencipta. Bukan ”kurban” perasaan lantaran jerih payah mereka selama berbulan-bulan sama sekali tak terbayar. (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



