Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dr. Yuni Mariani Manik, S.Pd., M.Pd
Dr. Novi Eko Prasetyo, S.Pd., M.Pd
Dalam praktiknya, pertumbuhan sistem ekonomi yang disertai dengan perkembangan globalisasi yang pesat membuat persaingan bisnis antar pelaku usaha diwarnai dengan berbagai kecurangan. Tujuan para pelaku usaha dalam dunia usaha pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (profit oriented). Oleh karena itu, pelaku usaha cenderung berusaha menguasai pangsa pasar dengan mengungguli pelaku usaha pesaing. Dalam tiga dekade terakhir, evolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menyebabkan munculnya model ekonomi baru, yang sering disebut dalam literatur sebagai “ekonomi digital”. Model ini dikreditkan dengan potensi untuk merangsang persaingan antara bisnis dan kesejahteraan konsumen. Mengingat fakta bahwa Internet semakin tersedia untuk berbagai kategori audiens, model ini menyebar secara global dengan kecepatan yang luar biasa.
Menurut Bank Dunia (2016), manfaat utama yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi digital untuk individu, perusahaan dan sektor publik adalah: a) mengurangi biaya informasi, sehingga menurunkan biaya transaksi; b) mempromosikan inovasi; c) meningkatkan efisiensi melalui aktivitas dan layanan yang lebih cepat dan nyaman; d) meningkatkan inklusi, karena layanan yang sebelumnya tidak dapat diakses dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen; e) menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan menurut Consumers International (CI) (2014), ekonomi digital menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme perlindungan konsumen, perlindungan privasi, hak intelektual dan kebijakan persaingan. Indonesia tentunya harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat, agar tidak menimbulkan konsentrasi ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Perlindungan konsumen dapat ditingkatkan dengan adanya regulasi yang mengatur persaingan usaha disebut juga Hukum Persaingan Usaha (HPU).
Indonesia telah memiliki regulasi terkait HPU yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dengan perubahan pada beberapa Pasal 44, 45, 47, dan 48 dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam upaya optimalisasi upaya mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok monopoli, diperlukan adanya lembaga yang mengawasi perjanjian kemitraan antar pelaku usaha. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Idonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi kemitraan para pelaku usaha. Pembentukan Komisi beserta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Dari sudut pandang Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), kebijakan persaingan dan perlindungan konsumen memiliki interaksi yang substansial karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Pertama, kebijakan persaingan melakukan langkah-langkah untuk mencegah penyimpangan bisnis di pasar, sedangkan kebijakan konsumen memastikan bahwa konsumen dapat bebas menentukan pilihan. Kedua, perlindungan konsumen terwujud dalam cara yang lebih beragam daripada kebijakan persaingan, yaitu memiliki spesialisasi yang lebih sempit dan memperhatikan praktik bisnis tertentu.
Dalam banyak kasus, konsumen mendapat manfaat dari penegakan peraturan, seperti penegakan antimonopoli, dan tindakan pemerintah menjaga netralitas tetap bersih. Akibatnya, merangsang persaingan yang memiliki karakteristik produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan merangsang inovasi, sementara pada saat yang sama menurunkan harga dan menawarkan lebih banyak pilihan. Fitur ekonomi digital menciptakan persaingan dari situs web, perbandingan harga dan fitur online lainnya yang membantu konsumen mengumpulkan lebih banyak informasi tentang produk dan layanan yang ingin mereka beli. Oleh karena itu, bisnis bersaing untuk mengirim pesan kepada konsumen dan berinvestasi dalam mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik untuk membuat pelanggan mereka senang, mendapatkan ulasan positif secara online, dan menarik pelanggan lainnya.
Pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh persaingan baik secara langsung maupun melalui kesadaran dan perilaku konsumen mengenai perlindungan konsumen. Regulasi konsumen, bersama dengan pengaturan dan stimulasi persaingan, dapat membuat kemajuan nyata dalam perlindungan konsumen. Konsumen yang terdidik mendorong inovasi, produktivitas, dan bahkan persaingan di antara para pelaku pasar. Konsumen tersebut adalah mereka yang menyadari keputusan pembelian mereka seperti membandingkan harga, membaca syarat dan ketentuan, memeriksa label produk, menggali informasi sendiri, dan mereka memiliki akses mekanisme advokasi dan ganti rugi yang dapat mereka gunakan jika diperlukan (seperti garansi).
Dengan demikian KPPU mempunyai tugas penting melakukan pengawasan antara pelaku usaha berbasis digital baik besar maupun kecil agar persaingan dapat berjalan efektif terutama di era revolusi implementasi industri 4.0, KPPU telah menerapkan pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI) dalam penanganan kasus di bidang persaingan dan kemitraan. KPPU juga telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum dan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

