Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Transportasi Umum dalam Jeratan Kenaikan Harga BBM

M
Penulis: Mardi Sampurno❯
dari kanan, Alma Sofi dan Karina Dewi Saputri.
dari kanan, Alma Sofi dan Karina Dewi Saputri.
Pada awal September 2022 yang lalu, pemerintah telah resmi melakukan penyesuaian harga untuk BBM subsidi dan non subsidi. Alasan pemerintah melakukan ini agar APBN tidak terus tergerus oleh beban subsidi energi yang jauh dari perkiraan semula, dengan harapan kesinambungan fiskal tetap terjaga. Membengkaknya subsidi BBM di APBN 2022 dikarenakan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan cukup tinggi di atas asumsi APBN 2022 sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina dan perang dagang China-AS. Di sisi lain, pada tingkat konsumsi BBM di dalam negeri sangat tinggi, mengingat proses pemulihan ekonomi sedang berjalan. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan bermotor meningkat drastis. Kita juga perlu menyadari bahwa kenaikan harga BBM memiliki potensi memberikan efek domino yang signifikan pada tekanan inflasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kita ingin melihat dinamika di masyarakat sebagai reaksi atas kebijakan menaikkan harga BBM ini. Secara teoritik tentu sektor transportasi akan terdampak adanya kebijakan ini. Penulis telah melakukan survei kepada tiga jenis transportasi umum, yaitu Angkot, transportasi online (Gojek, Grab, Shopee Food, dan Maxim), serta Becak Motor (Bentor). Artikel ini menjelaskan hasil survei yang dilakukan secara langsung mengenai dampak dari adanya kenaikan harga BBM terhadap transportasi umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview pada informan kunci seperti pengemudi transportasi umum.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada minggu terkahir September, dimana kebijakan tersebut sudah berjalan sekitar 1 bulan, sehingga dampak sudah terasakan. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka merasa sangat keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM ini, karena menurut mereka adanya kenaikan harga BBM, akan mendorong harga bahan-bahan pokok lain juga akan ikut naik, dan tentu saja akan membebani pengeluaran rumah tangga mereka. Selain itu, kondisi ini menekan jumlah pendapatan mereka, karena para penumpang bergeser pada kendaraan pribadi roda dua.

Secara lebih mendalam, hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diterima sopir Angkot mengalami penurunan hingga 24% karena tarif angkot masih dalam proses penyesuaian (posisi akhir September). Hal ini juga diperkuat dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 80% responden sopir Angkot mengatakan bahwa tarif Angkot masih belum mengalami penyesuaian karena belum adanya surat resmi yang dikeluarkan oleh Organda terkait hal tersebut. Hal serupa juga terjadi pada pengemudi transportasi online. Meski terdapat kenaikan tarif transportasi online pasca kenaikan harga BBM dengan kenaikan tarif rata-rata sebesar Rp850, tetapi hasil survei menunjukkan bahwa kenaikan tarif transportasi online ternyata tidak seiring dengan jumlah penumpang yang justru mengalami penurunan imbas kenaikan tarif tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh para pekerja di sektor transportasi untuk dapat bertahan di tengah kenaikan harga BBM. Demi menghemat BBM, sopir Angkot hanya berkeliling sesuai rute sebanyak 3-5 kali PP dan langsung kembali ke titik awal penjemputan jika sepi penumpang. Pada pengemudi transportasi online, 40% responden lebih memilih mengambil penumpang dengan tujuan jarak jauh, 40% responden mencari tempat-tempat ramai pada jam-jam tertentu, sedangkan 20% sisanya tidak memiliki strategi khusus untuk meminimalisasi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan.

Selain pengemudi transportasi online dan sopir Angkot, penulis juga melakukan survei kepada pengemudi Bentor. Berdasarkan hasil survei, seluruh responden pengemudi Bentor mengatakan bahwa tarif yang berlaku saat ini masih sama seperti sebelum adanya kenaikan harga BBM. Pengemudi Bentor belum berani menaikkan tarif Bentor meski telah terjadi kenaikan harga BBM karena bentor tidak memiliki tarif tetap dan hanya menerima berapa pun yang bersedia dibayarkan oleh penumpang. Hal ini karena Bentor masih belum memiliki legalitas atau izin resmi dari pemerintah untuk beroperasi. Berdasar UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan dibedakan menjadi dua jenis yakni kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Pasalnya, merujuk pada aturan tersebut, Bentor tidak termasuk dari keduanya. Meski demikian, di Kota Malang, Bentor masih menjadi salah satu transportasi yang eksis dan diminati oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah dibandingkan transportasi umum lainnya.

Berkaca pada kondisi saat ini, peran pemerintah melalui berbagai bentuk program bantuan sosialnya adalah sebuah harapan yang dapat menjadi solusi atas kenaikan harga BBM, setidaknya dalam jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk disalurkan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat kurang mampu. Pemda juga mengalokasikan 2% dana transfer umum pada APBD untuk bantuan sosial sektor transportasi umum daerah yang baru akan didistribusikan pada bulan Oktober sampai Desember 2022.

Seluruh responden sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban mereka sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, besar harapan kepada pemerintah untuk dapat mendistribusikan bantuan sosial pada masyarakat terdampak, terutama–dalam hal ini–pada sektor transportasi umum daerah, dengan tepat sasaran. Saat ini, pendataan penerima bantuan sudah mulai dilakukan. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden sopir Angkot menyatakan bahwa mereka sudah didata dan menyerahkan berkas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di sisi lain, pada pengemudi transportasi online, baru 40% responden saja yang menyatakan bahwa mereka telah didata sebagai penerima bantuan pemerintah yang difasilitasi oleh salah satu perusahaan transportasi online yang menaungi. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat terdampak masih belum sepenuhnya terdata oleh pemerintah sebagai penerima bantuan sosial.

Demi menunjang keberhasilan bantuan yang tepat sasaran, tentunya data adalah kunci. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data, transparansi dalam pendataan maupun pendistribusian bantuan, serta memiliki konsistensi dan komitmen yang baik untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Oleh: Alma Sofi dan Karina Dewi Saputri[1]

[1] Peneliti PPKE (Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi) FEB UB

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bus Trans Jatim Koridor II Mengaspal, Sopir Angkot Bakal Stand-By di Terminal Arjosari

Bus Trans Jatim Koridor II Mengaspal, Sopir Angkot Bakal Stand-By di Terminal Arjosari

”Kami stand by. Ini antisipasi bila mana ada yang melanggar kesepakatan dalam berita acara resmi bersama Dishub Jatim dan Dishub Kota Malang bahwa bus tidak masuk Terminal Arjosari,”

Penunjukan Terminal Madyopuro Jadi OD Trans Jatim Hanya Sementara, Selanjutnya Bakal Dievaluasi

Penunjukan Terminal Madyopuro Jadi OD Trans Jatim Hanya Sementara, Selanjutnya Bakal Dievaluasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim bakal menggunakan terminal itu untuk sementara waktu. Selanjutnya bakal melihat perkembangan atau dinamika di lapangan. 

Komunitas Transport For Malang Lengkapi Titik Henti Trans Jatim dengan Kursi dan Papan Petunjuk

Komunitas Transport For Malang Lengkapi Titik Henti Trans Jatim dengan Kursi dan Papan Petunjuk

Komunitas Transport for Malang tergerak untuk menambah fasilitas di titik henti Bus Trans Jatim pada Minggu lalu (11/10).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer